Aghanim

Buku Besar

2011-06-09T12:36:00.008+07:00

Pengertian Buku Besar Pembantu
Buku Besar Pembantu diciptakan untuk mengatasi kelemahan daribuku besar,Buku Besar Pembantu disediakan untuk rekening-rekeningbuku besar yang membutuhkan perincian;misalnya:piutang dadang, utangdagang, dan persediaan barang dagangan. Pencatatan dalam bukupembantu hanya dilakukan dengan mendebet atau mengkredit rekeningpembantu yang bersangkutan .Apa itu buku besar pembantu? Buku besar pembantu adalah buku besar yang digunakan untuk mencatat akuntertentu dan perubahan-perubahannya secara lebih rinci. Dengandemikian akun buku besar berfungsi sebagai akun kontrol sedang akunyang ada dalam buku pembantu merupakan rincian dari akun buku besar tertentu.Dalam sistem akuntansi komputer, buku pembantu piutang(Account Receivable) adalah buku yang dikerjakan secara automatis olehsistem komputer. Piutang dicatat bersamaan dengan pembuatan invoicedan diupdate saat penerimaan kas atau memorial. Fungsi buku piutangadalah mencatat rincian piutang perusahanan menurut nama langganan.Buku piutang merupakan rincian akun piutang dagang yang terdapatdalam buku besar. Dengan demikian akun piutang dagang merupakanakun induk bagi buku piutang. Dan buku pembantu utang yang disebutbuku utang(
account payable subsidiary ledger
). Adapun buku utangberisi rincian utang menurut nama kreditor. Akun pengendaliannyaadalah utang dagang.Bentuk buku pembantu umumnya sama dengan buku besar. Bukupembantu dapat berbentuk stafel maupun skontro

Bentuk Buku Besar

Bentuk buku besar yang dipergunakan suatu perusahaan dapat berbeda-beda dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Bentuk-bentuk buku besar terdiri dari:

Bentuk T
Bentuk T adalah buku besar berbentuk huruf T. Buku besar ini merupakan buku besar yang paling sederhana dan paling banyak digunakan, biasaya untuk keperluan analisis transaksi dan keperluan menjelaskan mekanisme penggunaan akun dalam pelajaran akuntansi.

Contoh bentuk buku besar T adalah sebagai berikut:

Bentuk Skontro
Bentuk Skontro adalah buku besar berbentuk sebelah-menyebelah atau disebut 2 kolom. Buku besar ini merupakan buku besar bentuk T yang lebih lengkap.

Contoh bentuk buku besar 2 kolom adalah sebagai berikut:

Bentuk Staffel
Bentuk Staffel adalah buku besar berbentuk halaman dan memiliki lajur saldo. Buku besar ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu buku besar 3 kolom (memiliki lajur saldo tunggal) dan buku besar 4 kolom (memiliki lajur saldo rangkap).

Contoh bentuk buku besar 3 kolom adalah sebagai berikut:

Contoh bentuk buku besar 4 kolom adalah sebagai berikut:

C. Cara Melakukan Posting dari Jurnal ke Buku Besar

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses posting adalah sebagai berikut:
1. Pindahkan tanggal kejadian yang ada dalam jurnal ke lajur tanggal pada buku besar yang bersangkutan.
2. Pindahkan jumlah debet atau jumlah kredit yang ada dalam jurnal ke lajur debet atau kredit pada buku besar yang bersangkutan. Jika menggunakan buku besar yang ada lajur saldonya maka langsung dihitung saldonya.
3. Catat nomor kode akun ke dalam lajur referensi sebagai tanda jumlah jurnal telah dipindahkan ke buku besar.
4. Catat nomor halaman jurnal ke dalam lajur referensi buku besar setiap pemindahbukuan terjadi.
5. Penjelasan singkat dalam lajur "keterangan" di jurnal, dapat dipindahkan ke lajur yang sama di buku besar. Kebanyakan penjelasan ini dapat diabaikan.

Proses posting dapat digambarkan sebagai berikut:

Keterangan:
Garis putus-putus bertanda panah adalah proses pemindahan.

proses penyetoran dan penarikan uang atau deposito

2011-06-09T12:28:00.001+07:00

3. Penyetoran . . .
No.9/ 37 /DPU Jakarta, 27 Desember 2007
SURAT EDARAN
Kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA
Perihal : Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah oleh Bank Umum
di Bank Indonesia
Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tanggal
22 Juni 2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan serta
Pemusnahan Uang Rupiah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank
Indonesia Nomor 9/10/PBI/2007 tanggal 30 Agustus 2007, maka dipandang
perlu untuk mengatur pelaksanaan penyetoran dan penarikan uang rupiah oleh
bank umum di Bank Indonesia yang diatur sebagai berikut :
I. KETENTUAN UMUM
Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan:
1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
2. Pihak Lain adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Bank berdasarkan
suatu perjanjian untuk mewakili Bank dalam melakukan kegiatan
penyetoran dan/atau penarikan Uang di Bank Indonesia.
13. Posisi . . .
3. Penyetoran Uang adalah kegiatan Bank melakukan penyetoran Uang
ke Bank Indonesia.
4. Penarikan Uang adalah kegiatan Bank melakukan penarikan Uang
yang masih layak edar (ULE) dari Bank Indonesia.
5. Uang Kertas selanjutnya disingkat UK adalah Uang dalam bentuk
lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya.
6. Uang Logam selanjutnya disingkat UL adalah Uang dalam bentuk koin
yang terbuat dari aluminium, aluminium bronze, kupronikel atau bahan
lainnya.
7. Uang Tidak Layak Edar selanjutnya disingkat UTLE adalah Uang
lusuh, Uang cacat, Uang rusak, dan Uang yang telah dicabut dan
ditarik dari peredaran.
8. Uang Lusuh adalah Uang yang ukuran fisiknya tidak berubah dari
ukuran aslinya tetapi kondisi Uang telah berubah yang disebabkan
antara lain karena jamur, minyak, bahan kimia, coretan-coretan.
9. Uang Cacat adalah Uang hasil cetak yang spesifikasi teknisnya tidak
sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
10. Uang Rusak adalah Uang yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari
ukuran aslinya yang antara lain karena terbakar, berlubang, hilang
sebagian, atau Uang yang ukuran fisiknya tidak berubah dari ukuran
aslinya antara lain karena robek, atau Uang yang mengerut.
11. Uang Palsu adalah benda yang bentuknya menyerupai Uang dan tidak
memiliki tanda keaslian Uang sebagaimana ditetapkan oleh Bank
Indonesia.
12. Posisi Long adalah suatu kondisi dimana Bank mengalami kelebihan
likuiditas ULE dalam periode tertentu yang merupakan selisih antara
saldo kas Bank yang tersedia untuk setiap pecahan (denominasi)
tertentu dikurangi dengan kebutuhan kas Bank.
pada . . .
13. Posisi Short adalah suatu kondisi dimana Bank mengalami kekurangan
likuiditas ULE dalam periode tertentu yang merupakan selisih antara
saldo kas Bank yang tersedia untuk setiap pecahan (denominasi)
tertentu dikurangi dengan kebutuhan kas Bank.
14. Posisi Square adalah suatu kondisi dimana Bank tidak mengalami
kekurangan atau kelebihan likuiditas ULE dalam periode tertentu yang
merupakan selisih antara saldo kas Bank yang tersedia untuk setiap
pecahan (denominasi) tertentu dikurangi dengan kebutuhan kas Bank.
15. Posisi Net Long adalah suatu kondisi dimana Posisi Long lebih besar
dibandingkan dengan Posisi Short untuk pecahan (denominasi) tertentu
pada hari kerja yang sama.
16. Posisi Net Short adalah suatu kondisi dimana Posisi Short lebih besar
dibandingkan dengan Posisi Long untuk pecahan (denominasi) tertentu
pada hari kerja yang sama.
17. Hari Kerja adalah hari kerja sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
II. PRINSIP UMUM
1. Penyetoran Uang atau Penarikan Uang dilakukan oleh Bank yang
memiliki rekening giro di Bank Indonesia.
2. Penyetoran Uang dan Penarikan Uang sebagaimana dimaksud pada
angka 1, harus dilakukan di wilayah kerja Bank Indonesia setempat.
Contoh :
1 (satu) kantor cabang Bank A di Jakarta mewakili seluruh kantor
cabang Bank A di Jakarta harus melakukan Penyetoran Uang atau
Penarikan Uang di Bank Indonesia Jakarta.
3. Dalam hal terjadi keadaan memaksa, Bank dapat melakukan
Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang sebagaimana dimaksud
7. Petugas . . .
pada angka 2, kepada Bank Indonesia di luar kantor Bank Indonesia
setempat dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) adalah
peristiwa yang secara langsung atau tidak langsung terjadi di luar
kemampuan Bank dan/atau Bank Indonesia untuk mengatasinya,
antara lain bencana alam, huru-hara, pemberontakan, perang, waktu
kerja diperpendek, gangguan jaringan listrik, gangguan jaringan
internet dan/atau dikeluarkannya Peraturan Pemerintah mengenai
keadaan bahaya, perubahan kebijakan pemerintah serta adanya
penarikan uang secara besar-besaran oleh nasabah Bank.
4. Bank melakukan Penyetoran Uang atau Penarikan Uang melalui
kantor Bank yang ditunjuk sebagai koordinator Bank dalam Bank yang
sama.
Contoh :
1 (satu) kantor cabang Bank A mewakili seluruh kantor cabang Bank
A di dalam 1 (satu) wilayah kerja Bank Indonesia untuk melakukan
Penyetoran Uang atau Penarikan Uang di Bank Indonesia.
5. Bank dapat menunjuk Pihak Lain untuk melakukan Penyetoran Uang
dan/atau Penarikan Uang di Bank Indonesia.
Dalam hal Bank menunjuk Pihak Lain maka Bank menyampaikan
surat pemberitahuan berikut salinan perjanjian kerja dengan Pihak Lain
dan dokumen terkait lainnya kepada Bank Indonesia setempat.
6. Pihak Lain dapat melakukan Penyetoran Uang ke Bank Indonesia
dan/atau Penarikan Uang dari Bank Indonesia untuk lebih dari
1 (satu) Bank dengan memperhatikan batas waktu layanan kas di Bank
Indonesia yang telah ditetapkan oleh masing-masing kantor Bank
Indonesia.
14. Bank . . .
7. Petugas Bank atau Pihak Lain dalam melakukan Penyetoran Uang atau
Penarikan Uang di Bank Indonesia harus memperlihatkan tanda
pengenal dan surat tugas atau surat penunjukan.
8. Bank dalam melakukan Penyetoran Uang atau Penarikan Uang di
Bank Indonesia menggunakan alat transportasi khusus dengan
memenuhi aspek keamanan dan menyediakan jumlah petugas yang
memadai.
9. Bank dalam melakukan Penyetoran Uang di Bank Indonesia,
menyerahkan warkat Penyetoran Uang paling lambat 30 (tiga puluh)
menit sebelum berakhirnya batas waktu layanan kas yang telah
ditetapkan oleh masing-masing kantor Bank Indonesia.
10. Bank Indonesia tidak melayani kegiatan Penyetoran Uang atau
Penarikan Uang apabila Bank melakukan kegiatan tersebut melampaui
batas waktu layanan kas di Bank Indonesia yang telah ditetapkan oleh
masing-masing kantor Bank Indonesia.
11. Bank dapat melakukan kegiatan Penyetoran Uang atau Penarikan Uang
melampaui batas waktu layanan kas di Bank Indonesia sebagaimana
dimaksud pada angka 9 dan angka 10 dengan persetujuan Bank
Indonesia, apabila Bank mengalami keadaan memaksa dan alasan
tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
12. Bank hanya dapat melakukan 1 (satu) kali Penyetoran Uang atau
Penarikan Uang di Bank Indonesia dalam 1 (satu) Hari Kerja.
13. Bank dapat melakukan lebih dari 1 (satu) kali kegiatan Penyetoran
Uang dan/atau Penarikan Uang di Bank Indonesia dengan persetujuan
Bank Indonesia, apabila Bank mengalami keadaan memaksa dan
alasan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
d. Bank . . .
14. Bank Indonesia menetapkan standarisasi ULE dan/atau UTLE yang
akan disampaikan kepada Bank sebagai pedoman untuk melakukan
penyortiran Uang antara lain untuk disetorkan kepada Bank Indonesia
dan untuk melaksanakan Transaksi Uang Kartal Antar Bank
(TUKAB).
III. KEGIATAN PENYETORAN UANG
1. Bank harus menyampaikan rencana Penyetoran Uang kepada Bank
Indonesia paling lambat pukul 16.00 waktu setempat pada 1 (satu)
Hari Kerja sebelum Penyetoran Uang.
2. Penyampaian rencana Penyetoran Uang sebagaimana dimaksud pada
angka 1 dilakukan melalui faksimili atau sistem informasi yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam hal faksimili atau sistem
informasi mengalami kerusakan maka rencana Penyetoran Uang dapat
disampaikan melalui sarana lain yang dapat digunakan. Format
rencana Penyetoran Uang sebagaimana contoh yang tercantum pada
Lampiran 1.
3. Kegiatan Penyetoran Uang Tidak Layak Edar
a. Bank hanya dapat menyetorkan UTLE berupa Uang Lusuh
dan/atau Uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran ke
Bank Indonesia.
b. Dalam hal jumlah Uang yang telah dicabut dan ditarik dari
peredaran kurang dari 1 (satu) brood maka dilakukan melalui
loket penukaran Uang di Bank Indonesia dengan mengacu pada
ketentuan penukaran Uang rupiah yang berlaku.
c. Penukaran UTLE berupa Uang Cacat dan Uang Rusak dilakukan
melalui loket penukaran Uang di Bank Indonesia dengan
mengacu pada ketentuan penukaran Uang rupiah yang berlaku.
b) UL . . .
d. Bank tidak dapat menyetorkan UTLE berupa Uang Lusuh yang
dicampur dengan ULE.
e. Bank harus melakukan pemilahan dan penyortiran UTLE yang
akan disetorkan ke Bank Indonesia, dengan tata cara sebagai
berikut :
1) Pemilahan dan penyortiran UK
a) UK dipilah dan disortir menurut jenis pecahan dan
tahun emisi, serta disusun searah;
b) UK yang sudah dipilah dan disortir sebagaimana
dimaksud pada huruf a), dalam jumlah 100 (seratus)
lembar dengan jenis pecahan dan tahun emisi yang
sama diikat menjadi 1 (satu) pak dengan menggunakan
ban UK milik Bank yang bersangkutan yang dibubuhi
stempel nama Bank, tanggal pengolahan UK dan paraf
petugas Bank dan/atau Pihak Lain;
c) UK yang sudah diikat menjadi satu pak sebagaimana
dimaksud pada huruf b), selanjutnya diikat menjadi
1 (satu) brood yang terdiri dari 10 (sepuluh) pak
dengan jenis pecahan dan tahun emisi yang sama;
d) UK yang sudah diikat menjadi 1 (satu) brood
sebagaimana dimaksud pada huruf c), selanjutnya
dikemas dalam kantong plastik transparan yang berisi
10 (sepuluh) brood dengan jenis pecahan dan tahun
emisi yang sama dan diberikan segel serta label Bank.
2) Pemilahan dan penyortiran UL
a) UL dipilah dan disortir menurut jenis pecahan dan
tahun emisi;
4. Penetapan . . .
b) UL yang telah dipilah dan disortir sebagaimana
dimaksud pada huruf a) selanjutnya dikemas dalam
kantong plastik transparan yang berisi 500 (lima ratus)
keping dengan jenis pecahan dan tahun emisi yang
sama dan diberikan segel serta label Bank.
f. Bank harus melakukan pengemasan atas UTLE yang akan
disetorkan ke Bank Indonesia, dengan tata cara sebagai berikut :
1) Pengemasan UK
a) UK yang telah dipilah dan disortir, dalam jumlah 10
(sepuluh) brood dengan jenis pecahan dan tahun emisi
yang sama dimasukkan dalam kantong plastik
transparan, diberikan segel dan label Bank;
b) Label Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a),
terdapat informasi nama Bank, tanggal penyetoran UK,
kode UTLE, jenis pecahan, tahun emisi, jumlah
nominal dan tanda tangan petugas Bank dan/atau Pihak
Lain.
2) Pengemasan UL
a) UL yang telah dipilah dan disortir, dalam jumlah 500
(lima ratus) keping dengan jenis pecahan dan tahun
emisi yang sama dimasukkan dalam kantong plastik
transparan, diberikan segel dan label Bank;
b) Label Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a),
terdapat informasi nama Bank, tanggal penyetoran UL,
kode UTLE, jenis pecahan, tahun emisi, jumlah
nominal dan tanda tangan petugas Bank dan/atau Pihak
Lain.
tertentu . . .
4. Penetapan Bank Indonesia Bahwa Bank Dapat Menyetorkan Uang
yang Masih Layak Edar
a. Bank dapat menyetorkan ULE dalam jenis pecahan dan jumlah
nominal tertentu ke Bank Indonesia apabila memenuhi
persyaratan sebagai berikut :
1) Likuiditas Bank-Bank untuk jenis pecahan tertentu di
wilayah kerja Bank Indonesia dalam Posisi Net Long dan
terjadi peningkatan secara terus-menerus selama
4 (empat) Hari Kerja berturut-turut, dengan jumlah minimal
net long yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
2) Likuiditas Bank-Bank untuk jenis pecahan tertentu
di wilayah kerja Bank Indonesia dalam Posisi Net Long dan
perbandingan antara jumlah Bank yang mengalami Posisi
Long dan Posisi Short adalah minimal 75% (tujuh puluh
lima per seratus) berbanding 25% (dua puluh lima per
seratus), dengan jumlah minimal net long yang ditetapkan
oleh Bank Indonesia.
b. Bank Indonesia dapat mengatur pelaksanaan penyetoran ULE ke
Bank Indonesia, dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada huruf a.
c. Dalam hal Bank Indonesia menetapkan bahwa Bank dapat
menyetorkan ULE, maka Bank Indonesia menyampaikan
pemberitahuan kepada Bank-Bank mengenai jenis pecahan dan
jumlah nominal tertentu yang dapat disetorkan kepada Bank
Indonesia pada 1 (satu) Hari Kerja setelah persyaratan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dipenuhi. Bank dapat
menyetorkan ULE dalam jenis pecahan dan jumlah nominal
3) jenis . . .
tertentu ke Bank Indonesia paling lama 2 (dua) Hari Kerja
terhitung setelah tanggal pemberitahuan dari Bank Indonesia.
d. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuat atas
dasar informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square
yang disampaikan oleh Bank.
e. Dalam hal Bank tidak menyampaikan informasi Posisi Long,
Posisi Short dan/atau Posisi Square sebagaimana dimaksud dalam
butir VI.3.a.1), maka Bank yang bersangkutan tidak
diperkenankan melakukan penyetoran ULE sebagaimana
dimaksud pada huruf c.
f. Jenis pecahan dan jumlah nominal ULE yang akan disetorkan
dalam rencana Penyetoran Uang ke Bank Indonesia, harus sesuai
dengan jenis pecahan ULE dan/atau tidak dapat melampaui
jumlah nominal ULE yang tercantum dalam informasi Posisi
Long yang disampaikan Bank.
g. Tata cara penyetoran ULE oleh Bank sebagaimana dimaksud
pada huruf f adalah sebagai berikut :
1) jenis pecahan Uang dalam rencana penyetoran ULE harus
sesuai dengan jenis pecahan Uang dalam informasi Posisi
Long yang disampaikan Bank sebagaimana dimaksud dalam
butir VI.3.a.1)a) apabila tidak ada perubahan Posisi Long
pada tahap II dan tahap III; atau
2) jenis pecahan Uang dalam rencana penyetoran ULE harus
sesuai dengan jenis pecahan Uang dalam informasi Posisi
Long yang disampaikan Bank sebagaimana dimaksud dalam
butir VI.3.a.2)a) apabila Posisi Long hanya mengalami
perubahan pada tahap II; atau
d) Label . . .
3) jenis pecahan Uang dalam rencana penyetoran ULE harus
sesuai dengan jenis pecahan Uang dalam informasi Posisi
Long yang disampaikan Bank sebagaimana dimaksud dalam
butir VI.3.a.3)a) apabila Posisi Long mengalami perubahan
pada tahap III; dan/atau
4) jumlah nominal Uang dalam rencana penyetoran ULE tidak
dapat melampaui jumlah nominal Uang dalam informasi
Posisi Long yang disampaikan Bank sebagaimana dimaksud
pada angka 1) sampai dengan angka 3).
h. Dalam hal Bank dapat menyetorkan ULE ke Bank Indonesia
maka Bank harus melakukan pemilahan dan penyortiran atas
ULE yang akan disetorkan dengan tata cara sebagaimana
dimaksud pada butir 3.e dan mengemas ULE yang akan
disetorkan tersebut dengan tata cara pengemasan sebagai
berikut :
1) Pengemasan UK
a) UK yang telah dipilah dan disortir, dalam jumlah
5 (lima) brood dengan pecahan dan tahun emisi yang
sama dimasukkan dalam kantong plastik transparan,
diberikan segel dan label Bank;
b) Label Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a),
terdapat informasi nama Bank, tanggal pengolahan UK,
kode ULE, jenis pecahan, tahun emisi, jumlah nominal
dan tanda tangan petugas Bank dan/atau Pihak Lain;
c) Setiap 2 (dua) kantong plastik transparan sebagaimana
dimaksud pada huruf a) dimasukkan dalam kantong
plastik transparan, diberikan segel dan label Bank;
9. Bank . . .
d) Label Bank pada kantong plastik transparan
sebagaimana dimaksud pada huruf c) terdapat
informasi nama Bank, tanggal penyetoran UK, kode
ULE, jenis pecahan, tahun emisi, jumlah nominal dan
tanda tangan petugas Bank dan/atau Pihak Lain.
2) Pengemasan UL sesuai dengan tata cara sebagaimana
dimaksud pada butir 3.f.2), dengan kode ULE pada label
Bank.
5. Bank dalam melakukan penyetoran UTLE sebagaimana dimaksud
pada angka 3 atau ULE sebagaimana dimaksud pada angka 4
ke Bank Indonesia harus memenuhi jumlah minimal tertentu sebagai
berikut :
a. UK minimal dalam jumlah kelipatan 1 (satu) brood;
b. UL minimal dalam jumlah kelipatan 1 (satu) kantong plastik
transparan.
6. Bank Indonesia menghitung Uang yang disetorkan oleh Bank secara
garis besar (per pak dan/atau brood) untuk UK dan secara garis besar
(per kantong plastik) untuk UL di loket setoran Bank Indonesia.
7. Bank Indonesia dapat melakukan penghitungan secara rinci dengan
prosentase tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atas Uang
yang disetorkan oleh Bank di loket setoran Bank Indonesia.
8. Dalam hal ditemukan selisih kurang atau selisih lebih pada waktu
dilakukan penghitungan secara garis besar sebagaimana dimaksud
pada angka 6 atau ditemukan selisih kurang atau selisih lebih pada
waktu dilakukan penghitungan secara rinci sebagaimana dimaksud
pada angka 7 maka Bank Indonesia dapat menolak Penyetoran Uang
untuk jenis pecahan dan tahun emisi yang ditemukan selisih kurang
atau selisih lebih tersebut dan dibuatkan Berita Acara Penolakan
Setoran Uang.
digunakan . . .
9. Bank Indonesia melakukan penghitungan ulang secara rinci atas Uang
yang disetorkan oleh Bank, yang dapat disaksikan oleh petugas Bank
dan/atau Pihak Lain atas undangan Bank Indonesia atau atas
permintaan petugas Bank dan/atau Pihak Lain dengan mengajukan
surat permintaan terlebih dahulu dan disetujui oleh Bank Indonesia.
10. Petugas Bank dan/atau Pihak Lain yang akan menyaksikan
penghitungan ulang secara rinci atas Uang setoran sebagaimana
dimaksud pada angka 9, harus memenuhi ketentuan tata tertib di area
kas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam hal petugas Bank
dan/atau Pihak Lain tidak memenuhi ketentuan tata tertib di area kas,
maka Bank Indonesia menolak petugas Bank dan/atau Pihak Lain
tersebut untuk menyaksikan penghitungan ulang secara rinci
dimaksud.
11. Bank Indonesia akan memperhitungkan pada rekening giro Bank,
apabila dalam penghitungan ulang secara rinci atas Uang yang
disetorkan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada angka 9, ditemukan
selisih kurang atau selisih lebih.
12. Bank selama berada di dalam lingkungan perkantoran Bank Indonesia
tidak diperkenankan untuk melakukan pengumpulan Uang yang akan
disetorkan ke Bank Indonesia.
IV. KEGIATAN PENARIKAN UANG
1. Bank harus menyampaikan rencana Penarikan Uang ke Bank
Indonesia paling lambat pukul 16.00 waktu setempat pada 1 (satu)
Hari Kerja sebelum Penarikan Uang dilakukan, melalui faksimili atau
sistem informasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam hal
faksimili atau sistem informasi mengalami kerusakan maka rencana
Penarikan Uang dapat disampaikan melalui sarana lain yang dapat
3. Bank . . .
digunakan. Format rencana Penarikan Uang sebagaimana contoh yang
tercantum pada Lampiran 2.
2. Jenis pecahan dan jumlah nominal Uang yang akan ditarik dalam
rencana Penarikan Uang ke Bank Indonesia sebagaimana dimaksud
pada angka 1 harus sesuai dengan jenis pecahan Uang dan/atau tidak
dapat melampaui jumlah nominal Uang yang tercantum dalam
informasi Posisi Short yang disampaikan Bank dengan pengaturan
sebagai berikut :
a. jenis pecahan Uang dalam rencana Penarikan Uang harus sesuai
dengan jenis pecahan Uang dalam informasi Posisi Short yang
disampaikan Bank sebagaimana dimaksud dalam butir VI.3.a.1)a)
apabila tidak ada perubahan Posisi Short pada tahap II dan tahap
III; atau
b. jenis pecahan Uang dalam rencana Penarikan Uang harus sesuai
dengan jenis pecahan Uang dalam laporan Posisi Short yang
disampaikan Bank sebagaimana dimaksud dalam butir VI.3.a.2)a)
apabila Posisi Short hanya mengalami perubahan pada tahap II;
atau
c. jenis pecahan Uang dalam rencana Penarikan Uang harus sesuai
dengan jenis pecahan Uang dalam informasi Posisi Short yang
disampaikan Bank sebagaimana dimaksud dalam butir VI.3.a.3)a)
apabila Posisi Short mengalami perubahan pada tahap III;
dan/atau
d. jumlah nominal Uang dalam rencana Penarikan Uang tidak dapat
melampaui jumlah nominal Uang dalam informasi Posisi Short
yang disampaikan Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a
sampai dengan huruf c.
8. Bank . . .
3. Bank Indonesia menentukan komposisi, jenis pecahan dan/atau tahun
emisi Uang yang akan ditarik oleh Bank dengan mempertimbangkan
persediaan Uang yang ada.
4. Dalam hal terdapat penetapan Bank Indonesia bahwa Bank dapat
melakukan penyetoran ULE ke Bank Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam butir III.4.c maka Bank Indonesia dapat melakukan pembayaran
ULE hasil setoran dari Bank tanpa melalui proses hitung ulang secara
rinci oleh Bank Indonesia kepada Bank yang sama atau berbeda dalam
1 (satu) wilayah kerja Bank Indonesia, dengan kemasan Uang yang
masih utuh dan tersegel serta masih terdapat label Bank penyetor.
5. Dalam hal Bank Indonesia akan membayarkan ULE hasil setoran dari
Bank sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Bank yang berbeda
maka Bank Indonesia menyampaikan informasi tertulis kepada Bank
penyetor mengenai pembayaran ULE hasil setorannya dimaksud.
6. Dalam hal terdapat penetapan Bank Indonesia bahwa Bank dapat
melakukan penyetoran ULE ke Bank Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam butir III.4.c, maka seluruh Bank di wilayah kerja Bank
Indonesia setempat tidak dapat melakukan Penarikan Uang dengan
jenis pecahan dan tahun emisi tertentu yang sebelumnya disetorkan
oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam butir III.4.c selama 3 (tiga)
Hari Kerja terhitung setelah batas waktu Bank dapat menyetorkan
ULE pecahan tertentu sebagaimana dimaksud dalam butir III.4.c.
7. Bank dalam melakukan Penarikan Uang dari Bank Indonesia harus
memenuhi jumlah minimal tertentu sebagai berikut :
a. UK minimal dalam kelipatan 1 (satu) brood;
b. UL minimal dalam kelipatan 1 (satu) kantong plastik atau dos.
3. Tata . . .
8. Bank dapat melakukan verifikasi atas kebenaran jumlah Uang yang
ditarik dari Bank Indonesia sebelum Uang tersebut dibawa keluar dari
loket bayaran Bank Indonesia.
9. Pengaturan verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 8
dikecualikan untuk ULE hasil setoran dari Bank tanpa melalui proses
hitung ulang secara rinci yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada
Bank yang sama atau berbeda, dengan kemasan Uang yang masih utuh
dan tersegel serta masih terdapat label Bank penyetor sebagaimana
dimaksud pada angka 4.
10. Bank tidak dapat melakukan klaim atas kekurangan jumlah Uang yang
diterima dari Bank Indonesia, setelah Uang tersebut dibawa keluar dari
loket bayaran Bank Indonesia.
11. Bank selama berada di dalam lingkungan perkantoran Bank Indonesia
tidak diperkenankan untuk melakukan pembagian Uang yang telah
ditarik dari Bank Indonesia.
V. TRANSAKSI UANG KARTAL ANTAR BANK
TUKAB adalah kegiatan antar bank yang meliputi kegiatan permintaan,
penawaran dan penukaran ULE dalam rangka Bank memenuhi kebutuhan
jumlah nominal dan/atau jenis pecahan Uang.
1. Bank harus melakukan TUKAB sepanjang masih tersedia ULE
di Bank lain dalam jumlah nominal dan jenis pecahan yang sesuai
di dalam wilayah kerja Bank Indonesia.
2. Bank Indonesia dapat tidak memberikan layanan Penarikan Uang
untuk pecahan tertentu kepada Bank apabila menurut pemantauan
Bank Indonesia melalui sistem informasi masih terdapat Bank lain
yang memiliki ULE dengan jumlah nominal dan pecahan tertentu yang
sesuai dengan kebutuhan Bank.
mingguan . . .
3. Tata cara pelaksanaan TUKAB berpedoman pada kesepakatan tertulis
antar Bank (By Laws) TUKAB yang berlaku.
4. Dalam hal Bank melakukan TUKAB maka bagi Bank yang menerima
ULE dari Bank lainnya harus melakukan pembukuan melalui sistem
Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI RTGS) dengan
menggunakan kode Transaction Reference Number (TRN) yang telah
ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mencantumkan tempat
dilakukannya transaksi sesuai dengan wilayah kerja Bank Indonesia.
5. Dalam hal TUKAB berupa penukaran Uang antar Bank, Bank tidak
perlu melakukan pembukuan melalui sistem BI RTGS sebagaimana
dimaksud pada angka 4.
6. Dalam hal Bank yang menerima pembayaran ULE hasil setoran dari
Bank yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam butir IV.4
menemukan selisih kurang atau selisih lebih pada waktu dilakukan
penghitungan rinci maka penyelesaian selisih kurang atau selisih lebih
berpedoman pada By Laws TUKAB yang berlaku.
VI. PENYAMPAIAN LAPORAN DAN INFORMASI TERKAIT KEGIATAN
PENYETORAN DAN PENARIKAN UANG
1. Laporan Proyeksi Mingguan Rencana Penyetoran dan Penarikan Uang
a. Bank harus menyampaikan laporan proyeksi mingguan rencana
Penyetoran Uang dan Penarikan Uang yang mencantumkan
jumlah nominal untuk masing-masing jenis pecahan Uang secara
benar melalui faksimili dan/atau sistem informasi yang ditetapkan
oleh Bank Indonesia.
b. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan
kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum
dimulainya minggu proyeksi dimaksud. Format laporan proyeksi
nominal . . .
mingguan rencana Penyetoran Uang dan Penarikan Uang, dan
tata cara pengisian laporan sebagaimana contoh yang tercantum
pada Lampiran 3.
c. Deviasi dari laporan proyeksi mingguan rencana Penyetoran
Uang dan Penarikan Uang sebagaimana dimaksud pada huruf a
terhadap realisasi jumlah nominal dan setiap pecahan yang
disetorkan dan ditarik, ditetapkan maksimal sebesar 20% (dua
puluh per seratus).
d. Dalam hal laporan proyeksi mingguan rencana Penyetoran Uang
dan Penarikan Uang melampaui deviasi yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud pada huruf c maka Bank dianggap tidak
menyampaikan laporan proyeksi mingguan secara benar.
e. Dalam hal terjadi kondisi tertentu maka pengaturan batasan
deviasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dikecualikan
dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh
Bank dan disetujui oleh Bank Indonesia, seperti Bank yang
karena melakukan TUKAB dapat mempengaruhi jumlah deviasi
laporan proyeksi mingguan, atau adanya penetapan Bank
Indonesia bahwa Bank dapat menyetorkan ULE ke Bank
Indonesia.
2. Dalam hal sarana faksimili atau sistem informasi yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia dalam penyampaian laporan proyeksi mingguan
sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengalami kerusakan, maka
penyampaian laporan proyeksi mingguan dimaksud dapat disampaikan
melalui sarana tertulis lain yang dapat digunakan.
3. Informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square
a. Bank harus menyampaikan informasi Posisi Long, Posisi Short
dan/atau Posisi Square kepada Bank Indonesia dalam jumlah
nominal . . .
nominal untuk masing-masing pecahan pada setiap Hari Kerja
secara benar, lengkap dan sesuai dengan batas waktu yang
ditetapkan melalui sistem informasi yang disediakan oleh Bank
Indonesia, dalam 3 (tiga) tahap :
1) Tahap I
a) Bank harus menyampaikan informasi Posisi Long,
Posisi Short dan/atau Posisi Square untuk masingmasing
pecahan dimulai sejak jam kerja di Bank
Indonesia sampai dengan paling lambat pukul 09.00
waktu setempat;
b) Setelah Bank menyampaikan informasi Posisi Long,
Posisi Short dan/atau Posisi Square sebagaimana
dimaksud pada huruf a), Bank Indonesia melakukan
klarifikasi data sepanjang diperlukan dan melakukan
rekapitulasi atas Posisi Long, Posisi Short dan/atau
Posisi Square dalam jumlah nominal untuk masingmasing
pecahan yang diterima, dan menyampaikan
hasil rekapitulasinya kepada Bank melalui sistem
informasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia paling
lambat pukul 09.30 waktu setempat;
c) Hasil rekapitulasi informasi Posisi Long dan/atau
Posisi Short Bank sebagaimana dimaksud pada huruf
b) menunjukan kondisi likuiditas ULE dari Bank di
wilayah kerja Bank Indonesia, baik itu Posisi Net Long
maupun Posisi Net Short.
2) Tahap II
a) Bank harus menyampaikan informasi Posisi Long,
Posisi Short dan/atau Posisi Square dalam jumlah
masing . . .
nominal untuk masing-masing pecahan sepanjang
mengalami perubahan pada tahap sebelumnya;
b) Penyampaian informasi perubahan posisi sebagaimana
dimaksud pada huruf a) kepada Bank Indonesia
dilakukan pada periode setelah berakhirnya tahap I
(pukul 09.00 sampai dengan paling lambat pukul 12.00
waktu setempat);
c) Setelah Bank menyampaikan informasi Posisi Long,
Posisi Short dan/atau Posisi Square sebagaimana
dimaksud pada huruf a), Bank Indonesia melakukan
klarifikasi data sepanjang diperlukan dan melakukan
rekapitulasi atas perubahan posisi dimaksud, serta
menyampaikan hasil rekapitulasinya (baik Bank yang
menyampaikan informasi posisi pada tahap I maupun
Bank yang menyampaikan informasi perubahan posisi
pada tahap II) kepada Bank melalui sistem informasi
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia paling lambat
pukul 13.30 waktu setempat;
d) Hasil rekapitulasi informasi Posisi Long dan Posisi
Short Bank sebagaimana dimaksud pada huruf c)
menunjukan kondisi likuiditas ULE dari Bank
di wilayah kerja Bank Indonesia, baik itu Posisi Net
Long maupun Posisi Net Short.
3) Tahap III
a) Bank harus menyampaikan informasi kepada Bank
Indonesia mengenai Posisi Long, Posisi Short dan/atau
Posisi Square dalam jumlah nominal untuk masingb.
Dalam . . .
masing pecahan, sepanjang mengalami perubahan pada
tahap sebelumnya;
b) Penyampaian informasi perubahan posisi sebagaimana
dimaksud pada huruf a) kepada Bank Indonesia
dilakukan pada periode setelah berakhirnya tahap II
(pukul 12.00 sampai dengan paling lambat pukul 15.30
waktu setempat);
c) Setelah Bank menyampaikan informasi Posisi Long,
Posisi Short dan/atau Posisi Square sebagaimana
dimaksud pada huruf a), Bank Indonesia melakukan
klarifikasi data sepanjang diperlukan dan melakukan
rekapitulasi atas perubahan posisi dimaksud, serta
menyampaikan hasil rekapitulasinya (baik Bank yang
menyampaikan informasi posisi pada tahap I maupun
Bank yang menyampaikan informasi perubahan posisi
pada tahap II dan tahap III) kepada Bank melalui
sistem informasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
paling lambat pukul 16.15 waktu setempat;
d) Hasil rekapitulasi informasi Posisi Long dan Posisi
Short Bank sebagaimana dimaksud pada huruf c)
menunjukan kondisi likuiditas ULE dari Bank di
wilayah kerja Bank Indonesia, baik itu Posisi Net Long
maupun Posisi Net Short;
e) Kondisi Posisi Net Long atau Posisi Net Short Bank
pada tahap ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan
bagi Bank Indonesia dalam rangka menetapkan
kebijakan Penarikan ULE dan penyetoran ULE ke
Bank Indonesia.
4) Bank . . .
b. Dalam hal sistem informasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
dalam penyampaian informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau
Posisi Square sebagaimana dimaksud pada huruf a mengalami
kerusakan maka penyampaian informasi dapat disampaikan
melalui faksimili atau sarana tertulis lain yang dapat digunakan.
VII. PENGAWASAN DAN PEMBINAAN ATAS KEGIATAN
OPERASIONAL KAS BANK
1. Bank Indonesia melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Bank
yang melakukan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang kepada
Bank Indonesia.
2. Pengawasan atas kegiatan operasional kas meliputi antara lain
kegiatan Penyetoran Uang ke dan/atau Penarikan Uang dari Bank
Indonesia, posisi kas, TUKAB dan sarana operasional kas yang
digunakan oleh Bank.
3. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut :
a. Bank Indonesia dapat memberikan pembinaan kepada Bank
berupa teguran tertulis dalam hal :
1) Bank melakukan pengumpulan Uang yang akan disetorkan
ke Bank Indonesia di lingkungan perkantoran Bank
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir III.12;
2) Bank melakukan pembagian Uang yang telah ditarik dari
Bank Indonesia di lingkungan perkantoran Bank Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam butir IV.11;
3) Bank tidak menggunakan kode TRN yang telah ditetapkan
oleh Bank Indonesia dalam kegiatan TUKAB sebagaimana
dimaksud dalam butir V.4;
5) Bank . . .
4) Bank tidak menyampaikan laporan proyeksi mingguan,
menyampaikan laporan proyeksi mingguan secara tidak
benar atau terlambat menyampaikan laporan proyeksi
mingguan sebagaimana dimaksud dalam butir VI.1;
5) Bank tidak menyampaikan informasi, menyampaikan
informasi secara tidak benar atau terlambat menyampaikan
informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square
maupun perubahannya (apabila ada perubahan posisi)
sebagaimana dimaksud dalam butir VI.3.
b. Bank Indonesia dapat memberikan pembinaan kepada Bank
berupa penolakan kegiatan Penyetoran Uang atau Penarikan Uang
dalam hal :
1) Petugas Bank atau Pihak Lain tidak dapat memperlihatkan
tanda pengenal dan surat tugas atau surat penunjukan
sebagaimana dimaksud dalam butir II.7;
2) Bank melakukan kegiatan Penyetoran Uang atau Penarikan
Uang di luar batas waktu layanan kas di Bank Indonesia
yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam butir
II.9 dan butir II.10;
3) Bank melakukan kegiatan Penyetoran Uang dan/atau
Penarikan Uang lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Hari
Kerja sebagaimana dimaksud dalam butir II.12, maka Bank
Indonesia melakukan penolakan terhadap Penyetoran Uang
atau Penarikan Uang yang kedua;
4) Bank tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan
rencana Penyetoran Uang dalam batas waktu yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam butir III.1;
b) Bank . . .
5) Bank melakukan penyetoran UTLE berupa Uang Cacat,
Uang Rusak atau Uang yang telah dicabut dan ditarik dari
peredaran (dalam hal jumlah Uang yang telah dicabut dan
ditarik dari peredaran kurang dari 1 (satu) brood)
sebagaimana dimaksud dalam butir III.3.b dan butir III.3.c;
6) Bank melakukan penyetoran UTLE berupa Uang Lusuh
yang dicampur dengan ULE ke Bank Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam butir III.3.d;
7) Bank tidak melakukan pemilahan dan penyortiran atas Uang
yang akan disetorkan ke Bank Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam butir III.3.e;
8) Bank tidak melakukan pengemasan atas UTLE yang akan
disetorkan ke Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
butir III.3.f;
9) Bank melakukan penyetoran ULE di luar kebijakan Bank
Indonesia bahwa Bank dapat menyetorkan ULE
sebagaimana dimaksud dalam butir III.4.c;
10) Bank menyampaikan rencana Penyetoran Uang yang tidak
sesuai dengan jenis pecahan Uang dan/atau melampaui
jumlah nominal Uang sebagaimana dimaksud dalam butir
III.4.f, maka Bank Indonesia melakukan penolakan
Penyetoran Uang sebagai berikut :
a) Bank Indonesia melakukan penolakan Penyetoran
Uang untuk jenis pecahan yang berbeda sebagaimana
dimaksud dalam butir III.4.g.1) sampai dengan butir
III.4.g.3);
dimaksud. . .
b) Bank Indonesia melakukan penolakan Penyetoran
Uang untuk kelebihan jumlah nominal Uang
sebagaimana dimaksud dalam butir III.4.g.4).
11) Bank tidak melakukan pemilahan dan penyortiran dan/atau
pengemasan atas ULE yang akan disetorkan ke Bank
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir III.4.h;
12) Bank melakukan penyetoran ULE atau UTLE ke Bank
Indonesia tidak sesuai dengan jumlah minimal Uang yang
dapat disetorkan sebagaimana dimaksud dalam butir III.5;
13) Bank Indonesia menemukan selisih kurang atau selisih lebih
(dalam pak/brood untuk UK atau kantong untuk UL) pada
waktu dilakukan hitung secara garis besar, atau selisih
kurang atau selisih lebih (dalam lembar untuk UK atau
keping untuk UL) pada waktu dilakukan hitung rinci
prosentase tertentu sebagaimana dimaksud dalam butir III.8,
maka Bank Indonesia melakukan penolakan terhadap jenis
pecahan dan tahun emisi yang ditemukan selisih dimaksud;
14) Bank tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan
rencana Penarikan Uang dalam batas waktu yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam butir IV.1;
15) Bank menyampaikan rencana Penarikan Uang yang tidak
sesuai dengan jenis pecahan Uang dan/atau melampaui
jumlah nominal Uang sebagaimana dimaksud dalam butir
IV.2, maka Bank Indonesia melakukan penolakan Penarikan
Uang sebagai berikut :
a) Bank Indonesia melakukan penolakan Penarikan Uang
untuk jenis pecahan yang berbeda sebagaimana
dimaksud dalam butir IV.2.a sampai dengan butir
IV.2.c;
b) Bank Indonesia melakukan penolakan Penarikan Uang
untuk kelebihan jumlah nominal Uang sebagaimana
dimaksud dalam butir IV.2.d.
16) Bank melakukan Penarikan Uang selama jangka waktu
penetapan Bank Indonesia bahwa Bank dapat menyetorkan
ULE ke Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir
IV.6;
17) Bank melakukan penarikan ULE ke Bank Indonesia tidak
sesuai dengan jumlah minimal Uang yang dapat ditarik
sebagaimana dimaksud dalam butir IV.7.
VIII. PENUTUP
Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini berlaku sejak
tanggal 30 Juni 2008.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.
Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA,
EDI SISWANTO
DIREKTUR PENGEDARAN UANG

sumber : www.bi.go.id/

Sistem Aplikasi Pembukaan Rekening Pada Suatu Bank

2011-03-07T08:55:00.000+07:00

Ketentuan Umum

1.1

Pengertian

"Bank" adalah setiap cabang, cabang pembantu, kantor kas atau unit dari Citibank, N.A. di Indonesia.

"Kartu Debit Citibank (Kartu)" adalah Kartu yang dikeluarkan dan dimiliki oleh Citibank N.A., yang berfungsi sebagai kartu ATM (Automated Teller Machine atau Anjungan Tunai Mandiri) yang dapat digunakan untuk rekening tabungan/koran Nasabah di Bank dan sebagai Kartu Debit yang berfungsi untuk melakukan transaksi belanja yang sumber dananya berasal dari rekening tabungan/koran dalam mata uang Rupiah yang telah dipilih oleh Nasabah.

"Citishare" adalah institusi yang ditunjuk oleh Bank untuk melakukan pengelolaan akses Kartu Debit Citibank ke Jaringan ATM.

"Hari Kerja" adalah hari selain hari Sabtu, Minggu atau hari libur nasional atau hari dimana Bank Indonesia tidak melakukan kegiatan kliring.

"Instruksi" adalah instruksi dari Nasabah kepada Bank dalam bentuk tertulis, lisan, tatap muka secara langsung, Instruksi Manual atau melalui Media Komunikasi.

"Jaringan ATM" adalah Jaringan ATM Citibank dan/atau Jaringan ATM Non-Citibank.

"Jaringan ATM Citibank" adalah jaringan ATM milik Bank baik yang terletak di Indonesia maupun di luar wilayah negara Indonesia.

"Jaringan ATM Non-Citibank" adalah jaringan ATM yang terletak di Indonesia maupun di luar wilayah negara Indonesia dimana Bank terdaftar sebagai anggotanya.

"Laporan" adalah rincian transaksi atas aktivitas Rekening untuk suatu waktu tertentu yang diberikan oleh Bank sebagai informasi kepada Nasabah.

"Media Komunikasi" adalah sarana dan prasaranatelekomunikasi yang digunakan untuk mendukung transaksi perbankan termasuk namun tidak terbatas pada internet, telepon selular, dan media komunikasi lainnya.

"Nasabah" adalah orang atau badan hukum yang menggunakan jasa Bank, termasuk ahli waris, kuasa, kurator, administrator atau pihak lain yang berhak berdasarkan peraturan perundangan.

"Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi" adalah perseorangan atau badan yang menyediakan jasa akses telekomunikasi.

"Peraturan Bank Indonesia" adalah peraturan yang dikeluar kan Bank Indonesia berkenaan dengan kegiatan perbankan yang wajib dipatuhi Nasabah dan Bank dari waktu ke waktu.

"Personal Identification Number atau PIN" adalah nomor pengenal pribadi yang berupa rangkaian angka dan atau huruf yang diperoleh dari Bank atau atas permintaan Nasabah yang bersifat rahasia dan pribadi. PIN, merupakan identitas sah Nasabah, digunakan untuk melakukan layanan perbankan.

"Rekening" adalah setiap rekening berupa apapun antara lain tapi tidak terbatas pada, rekening koran, tabungan, deposito atau rekening tertentu berkenaan dengan suatu produk yang dibuka pada Bank atau melalui Bank sebagai agen penjual atas permintaan nasabah.

"Syarat Dan Ketentuan" adalah syarat dan ketentuan pembukaan dan pengoperasian Rekening ini berikut dengan perubahan, penambah-an dan/atau penggantiannya dikemudian hari.

"Terminal Pengguna" adalah perangkat komputer, elektronik, komunikasi atau teknologi lainnya yang digunakan Nasabah untuk melakukan transaksi perbankan yang disediakan Bank.

1.2

Data

1.2.1	Nasabah wajib menunjukan dokumen yang sah, lengkap dan terbaru atas setiap Data yang diperlukan dan diminta oleh Bank.

1.2.2	Nasabah wajib memberitahukan dan menyampaikan perubahan Data kepada Bank. Perubahan tersebut hanya berlaku jika telah diterima dan/atau disetujui oleh Bank.

1.2.3	Bank tidak bertanggung jawab atas akibat dari kelalaian Nasabah dalam memperbaharui Data Nasabah pada Bank.

1.2.4	Bank and Customer shall be subjected to a certain procedure stipulated by Bank in re-checking or verifying an instruction.

1.3

Rekening

1.3.1

Pembukaan Rekening menjadi efektif hanya dan jika disetujui Bank.

1.3.2

Sebelum membuka Rekening, Nasabah wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bank atau dengan cara lain menurut tata cara yang ditentukan oleh Bank.

1.3.3

Pengoperasian dan aktivitas Rekening.

a.	Pengoperasian Rekening oleh Nasabah yang merupakan badan hukum dilakukan oleh wakilnya berdasarkan anggaran dasar atau surat kuasa.

b.	Bank berhak tapi tidak berkewajiban, untuk melakukan pemeriksaan atas identitas ataupun Data lain sesuai dengan informasi yang terdapat pada catatan Bank.

c.	Bank berhak untuk meminta persetujuan Nasabah melalui Media Komunikasi dalam hal terdapat perubahan atas instruksi yang telah diberikan Nasabah kepada Bank.

d.	Bank shall be entitled to reject for honoring a transaction based on compliance to the prevailing laws and regulations or other reasons without obligation to notify reason for the rejection.

e.	Bank berhak menilai apakah tandatangan Nasabah yang tercantum dalam cek, giro, aplikasi transfer, warkat giral atau bentuk instruksi lainnya sesuai dengan contoh tandatangan yang tersimpan pada Bank. Dalam hal berdasarkan hasil pencocokan yang dilakukan oleh Bank, Bank menilai tandatangan itu cocok dengan contoh tandatangan Nasabah akan tetapi terbukti di kemudian hari palsu atau disangkal keasliannya oleh Nasabah, maka Nasabah membebas-kan Bank dari segala tuntutan hukum sehubungan dengan penilaian Bank atas tandatangan tersebut.

f.	Jika atas pertimbangan Bank, suatu pelaksanaan instruksi akan menimbulkan kewajiban lain kepada Bank, maka Nasabah menanggung Bank atas kewajiban tersebut.

g.	Jika dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut (atau waktu lain yang ditentukan Bank) tidak terdapat transaksi atau keberadaan Nasabah tidak diketahui, maka Rekening akan diubah menjadi Rekening tidak aktif dan Bank berhak menutup Rekening tersebut. Bank berhak menolak dan/atau menerima transaksi atas Rekening tersebut.

h.	Bank dapat melakukan pemblokiran atau penghentian jasa sementara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

i.	Nasabah memberikan wewenang dan hak sepenuhnya kepada Bank untuk melakukan pemblokiran atas Rekening dalam hal terdapat kecurigaan terjadinya pemalsuan atau penipuan atau kejadian-kejadian lainnya yang berakibat dapat merugikan Bank dan/atau Nasabah.

j.	Dalam hal terjadi pemblokiran Rekening oleh bank atau pihak kepolisian atau kejaksaan, atau penyitaan oleh pengadilan dan atau instansi lainnya yang berwenang maka Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan yang berkaitan dengan keadaan-keadaan yang terjadi sebagai akibat pemblokiran atau penyitaan seperti antara lain: pengabulan dan/atau penolakan transfer dana masuk atau cek atau giro atau perintah transfer yang diterbitkan Nasabah untuk kepentingan pihak ketiga.

1.3.4

Penutupan/Pembatalan Rekening

Suatu Rekening dapat ditutup/dibatalkan oleh Bank berdasarkan:

i.	Kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku; atau

ii.	VPelanggaran Nasabah terhadap penarikan cek atau bilyet giro; atau

iii.	Jika saldo suatu Rekening selama 2 (dua) bulan berturut-turut berjumlah 0 (nol).

Suatu Rekening dapat pula ditutup/dibatalkan setiap saat atas kehendak Bank atau Nasabah tanpa memberitahukan alasannya. Apabila penutupan/ pembatalan Rekening dilakukan oleh Bank, Bank akan memberikan surat pemberitahuan dalam waktu 70 hari kalender.

Dalam hal Rekening ditutup/dibatalkan, maka:

i.	Nasabah wajib membayar biaya yang terhutang kepada Bank dan mengembalikan buku cek atau bilyet giro kepada Bank.

ii.	Bank tidak bertanggung jawab atas pembayaran cek, bilyet giro atau permohonan penarikan dana lainnya yang disampaikan kepada Bank setelah Rekening ditutup/dibatalkan.

iii.	Syarat Dan Ketentuan ini akan tetap berlaku sampai seluruh klaim dan/atau kewajiban-kewajiban lain yang masih terhutang oleh Nasabah kepada Bank diselesaikan seluruhnya.

iv.	Bank akan mengirimkan sisa dana yang tersedia dalam Rekening kepada Nasabah atau Nasabah mengambil sendiri sisa dana tersebut pada Bank

1.3.5.

Rekening Bersama

a.	Nasabah dapat membuka Rekening dimana dua orang atau lebih berhak mengelola Rekening tersebut ("Rekening Bersama").

b.	Dalam hal Nasabah membuka Rekening Bersama, Nasabah yang namanya tercantum sebagai nama pertama disebut sebagai Pemegang Rekening Utama, sedangkan Nasabah yang lain disebut sebagai Pemegang Rekening Bersama

c.	Nasabah menyadari resiko yang timbul sebagai akibat dari pembukaan Rekening Bersama. Para pemegang Rekening Bersama bertanggung jawab secara tanggung renteng atas segala akibat yang timbul atas pengelolaan Rekening Bersama tersebut.

d.	Jika salah seorang pemegang Rekening Bersama meninggal dunia, pailit atau dibawah pengampuan, maka Rekening Bersama akan dikelola oleh pemegang Rekening Bersama yang lain bersama sama dengan ahli waris dan/atau kurator dari pemegang Rekening Bersama yang meninggal, pailit atau dibawah pengampuan tersebut. Selama Bank belum menerima dari Nasabah bukti-bukti yang memuaskan Bank mengenai penentuan ahli waris atau kepailitan (termasuk penunjukkan kurator) atau pengampuan dari pemegang Rekening yang bersangkutan, maka Bank berhak untuk meletakkan Rekening Bersama tersebut dalam keadaan status quo. Karenanya Bank berhak untuk menolak setiap penarikan dana dari dalam Rekening Bersama tersebut.

1.3.6.

Cek/Bilyet Giro

Nasabah, berdasarkan permintaan tertulis atau dengan cara lain yang ditentukan oleh Bank, dapat meminta blanko cek/bilyet giro.

Nasabah bertanggung jawab atas Penarikan cek/bilyet giro, termasuk blanko cek/bilyet giro, yang dikeluarkan oleh Bank.

Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup pada Rekening minimum sebesar nilai nominal cek/bilyet giro yang telah ditarik dan masih beredar. Bank tidak bertanggung jawab atas penolakan cek/bilyet giro yang disebabkan tidak tersedianya dana yang cukup dalam Rekening Nasabah.

Nasabah tidak akan melakukan Penarikan Cek/bilyet giro Kosong dengan alasan apapun.

Bank berhak untuk mengenakan sanksi pembekuan hak penggunaan Cek/bilyet giro, dan/atau melaporkan kepada instansi terkait untuk dicantumkan identitasnya dalam Daftar Hitam Nasional (DHN), apabila:

i.	Nasabah melakukan Penarikan Cek/bilyet giro Kosong yang memenuhi kriteria DHN sebagai berikut:

	Melakukan Penarikan Cek/bilyet giro Kosong yang berbeda sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan nilai nominal masing-masing di bawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada Bank Tertarik yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; atau Melakukan Penarikan 1 (satu) lembar Cek/bilyet giro Kosong dengan nilai nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih;

ii.	Atau jika nama Nasabah telah tercantum dalam DHN berdasarkan laporan dari bank lain. Pencantuman identitas Nasabah dalam DHN berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan DHN oleh instansi terkait. Selain hal tersebut di atas, Bank juga berhak menetapkan dan mencantumkan identitas Nasabah yang memenuhi kriteria DHN tersebut dalam Daftar Hitam Individual Bank (DHIB).

Nasabah wajib mengembalikan sisa blanko Cek/bilyet giro kepada Bank jika:

i.	Hak penggunaan Cek/bilyet gironya dibekukan,

ii.	Identitas Nasabah tercantum dalam DHN, atau

iii.	Rekening ditutup atas permintaan Nasabah atau berdasarkan kebijakan internal Bank.

Nasabah wajib melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian Penarikan Cek/bilyet giro Kosong yang pemenuhannya dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan.

Bank berhak untuk menutup Rekening Nasabah apabila Nasabah masih melakukan Penarikan Cek/bilyet giro Kosong selama nama Nasabah masih tercantum dalam DHN.

Dalam hal Rekening ditutup dan masih terdapat Cek/bilyet giro yang masih beredar, maka:

Bank berhak untuk membuka Rekening Khusus atas nama Nasabah untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran atas Cek/bilyet giro yang masih beredar; dan
Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup dalam Rekening Khusus tersebut untuk memenuhi kewajiban pembayaran atas Cek/bilyet giro yang masih beredar. Rekening Khusus akan ditutup oleh Bank dengan pemberitahuan tertulis, apabila Nasabah telah memenuhi seluruh kewajiban pembayaran atas Cek/bilyet giro yang masih beredar.

Nasabah membebaskan Bank dari segala tanggung jawab dan tuntutan hukum yang mungkin timbul sebagai akibat dari penolakan Cek/bilyet giro Kosong yang dilakukan Nasabah, atau sebagai akibat dari penyalahgunaan Cek/ bilyet giro oleh Nasabah.

Nasabah wajib mematuhi seluruh syarat dan ketentuan yang mengatur mengenai Cek/bilyet giro, termasuk namun tidak terbatas mengenai penandatanganan, pelunasan bea meterai serta Penarikan Cek/bilyet giro.

Khusus rekening giro individual, untuk Rekening Gabungan (Joint account):

Seluruh Nasabah pemilik Rekening Gabungan (Joint account) wajib memberikan pernyataan tertulis kepada Bank yang menyebutkan nama Nasabah yang memiliki hak untuk menandatangani Cek/bilyet giro. Nasabah yang berhak menandatangani Cek/bilyet giro tersebut dapat ditentukan baik sendiri-sendiri maupun bersamasama diantara para Nasabah pemilik Rekening Gabungan (Joint account).
Bank berhak untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam butir (e) di atas, apabila salah satu atau seluruh Nasabah pemilik Rekening Gabungan (Joint account) melakukan penarikan Cek/bilyet giro Kosong yang memenuhi kriteria DHN terhadap Rekening Gabungan (Joint account), atau apabila nama salah satu atau seluruh Nasabah pemilik Rekening Gabungan (Joint account) telah tercantum dalam DHN. Pembekuan hak penggunaan Cek/bilyet giro akan dikenakan terhadap seluruh Rekening Gabungan (Joint account) dan/atau Rekening individual lainnya yang terdaftar atas nama Nasabah yang melakukan penarikan Cek/bilyet giro Kosong yang memenuhi kriteria DHN atau Nasabah yang namanya tercantum dalam DHN.
Segala konsekuensi dan tanggung jawab hukum yang timbul dari Penarikan
Cek/bilyet giro Kosong dari Rekening Gabungan (Joint account) yang memenuhi
kriteria DHN, menjadi tanggung jawab seluruh Nasabah pemilik Rekening
Gabungan (Joint account) secara tanggung renteng.

Nasabah wajib untuk tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dari waktu ke waktu sehubungan dengan cek/bilyet giro.

1.4.

Penyetoran

1.4.1	Penyetoran yang dilakukan Nasabah secara tunai dapat dilakukan dalam mata uang Rupiah atau dalam mata uang lainnya yang dapat diterima oleh Bank. Jika diperlukan, penyetoran yang dilakukan dalam mata uang selain Rupiah akan dilakukan setelah Bank melakukan konversi dengan menggunakan kurs mata uang yang berlaku pada saat konversi dilakukan.

1.4.2	Penyetoran yang dilakukan Nasabah dengan menggunakan warkat kliring akan menjadi efektif pada saat dana telah diterima Bank dengan baik.

1.4.3	Bank berhak mendebit Rekening dengan sejumlah uang senilai dengan nilai warkat kliring yang karena sesuatu hal tidak dibayarkan oleh bank penarik. Jika nilai uang tersebut adalah dalam mata uang selain Rupiah, maka Bank akan menggunakan nilai tukar pada tanggal Bank melakukan pendebitan Rekening. Bank shall be entitled to debit Account with certain amount of funds equal to the amount of the clearing instrument which is due to any reason is not paid by the drawing bank. If the amount of money is in currency other than Rupiah Bank shall use exchange rate on the date Bank debit the Account.

1.4.4	Nasabah bertanggung jawab atas keaslian, kepemilikan dan asal usul dana atau warkat kliring yang diserahkan kepada Bank.

1.5.

Pengiriman/Pemindahan/Penarikan Dana

1.5.1	Pengiriman, pemindahan dan penarikan dana atas Rekening akan diatur sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Bank.

1.5.2	Pengiriman/ Pemindahan/ Penarikan Dana dapat dilakukan melalui Layanan yang disediakan Bank termasuk tapi tidak terbatas pada Pengiriman/ Pemindahan/ Penarikan Dana di Bank, ATM, SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking dan Phone Banking.

1.5.3	Dalam hal Nasabah melakukan Pengiriman / Pemindahan / Penarikan Dana dalam mata uang yang berbeda dari rekening yang dituju / dimiliki, Bank berhak untuk melakukan konversi dengan menggunakan kurs mata uang yang berlaku pada saat konversi dilakukan. Nasabah menyadari & bertanggung jawab atas resiko fluktuasi nilai tukar sehubungan dengan konversi mata uang tersebut.

1.5.4	Penagihan warkat kliring atau pembayaran dana yang dikirimkan tunduk pada ketentuan dan peraturan negara dimana warkat kliring akan ditagih atau pembayaran akan dilakukan termasuk pula pembatasan yang berlaku.

1.6.

Laporan

1.6.1	Bank akan mengeluarkan dan mengirimkan kepada Nasabah Laporan setiap bulan (atau waktu lain yang ditentukan Bank) melalui pos atau Media Komunikasi, jika diminta oleh Nasabah dan disetujui Bank.

1.6.2	Selambatnya 20 (duapuluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya Laporan, Nasabah wajib memberitahukan Bank jika terdapat ketidakcocokan data didalamnya. Dengan lewatnya waktu tersebut, Nasabah dianggap telah menerima dan menyetujui isi Laporan.

1.6.3	Setiap Laporan dikirimkan kepada Nasabah ke alamat Pemegang Rekening Utama yang sesuai dengan Data.

1.6.4	Bank tidak bertanggung jawab jika Laporan diterima oleh orang/pihak lain yang tidak berwenang.

1.7.

Contoh Tanda Tangan

Nasabah wajib memberikan contoh tanda tangan Nasabah dan setiap perubahannya.

1.8.

Biaya

1.8.1	Nasabah memberi kuasa kepada Bank untuk mendebit Rekening untuk membayar setiap jumlah uang yang terhutang berupa biaya, ongkos, imbalan jasa, bunga, denda dan pajak yang wajib dibayar oleh Nasabah berkenaan dengan produk atau layanan perbankan.

1.8.2	Bank akan membebani Nasabah dengan biaya layanan bulanan jika Nasabah tidak memenuhi saldo minimum rata-rata untuk jumlah seluruh Rekening. Bank berhak menentukan saldo rata-rata minimum dan/atau imbalan jasa yang disebutkan di atas.

1.8.3	Selain bunga, biaya-biaya dan fee yang mungkin dibebankan Bank sehubungan dengan rekening (rekening) Nasabah, Nasabah menyetujui untuk membayar bunga, biaya dan fee lainnya dengan tingkat suku bunga, jumlah dan atas basis tertentu sebagaimana Bank dapat atas kebijakan mutlaknya sendiri menentukan setiap saat tanpa pem-beritahuan kepada Nasabah sehubungan dengan penerbitan dan/atau penggunaan Citibank Debit Card Nasabah.

1.8.4	Semua fee yang ditunjuk diatas tidak dapat dimintakan kembali dalam hal apapun. Bank dapat mendebit jumlah seluruh fee, biaya, pajak dan jumlah lainnya yang wajib dibayar oleh Nasabah sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan dari Rekening tersebut.

1.9.

Pembayaran

1.9.1	Nasabah wajib membayar Bank pada tanggal yang ditentukan oleh Bank semua biaya layanan jasa yang menjadi kewajiban Nasabah kepada Bank berikut bunga yang timbul sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau pelunasannya.

1.9.2	Dalam hal pembayaran dilakukan pada bukan Hari Kerja atau diluar jam kerja Bank, maka pembayaran tersebut akan diproses pada Hari Kerja berikutnya.

1.10.

Pajak

Nasabah bertanggung jawab untuk membayar semua dan setiap pajak yang dikenakan pemerintah Negara Republik Indonesia atas layanan perbankan ini.

1.11.

Agen

Bank berhak menunjuk dan menggunakan jasa agen, sub-agen dan koresponden dalam melaksanakan Instruksi.

Produk Perbankan

2.1.	Atas persetujuan Bank dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditentukan Bank, Nasabah dapat menggunakan dan menikmati berbagai layanan perbankan yang disediakan Bank.

2.2.	Bank dapat memberikan bunga atas saldo rekening dengan suku bunga dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank. Besarnya bunga dan/atau jangka waktu dapat diubah sewaktu-waktu oleh Bank.

2.3.	Penarikan dana atas suatu deposito berjangka, baik sebagian maupun seluruhnya, sebelum tanggal jatuh tempo hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank dan dengan syarat serta ketentuan yang ditetapkan Bank.

2.4.	Selama suatu deposito berjangka dijadikan jaminan oleh Nasabah atas suatu kewajiban atau pelunasan pembayaran atau tanggung jawab kepada Bank, deposito berjangka tersebut tidak dapat ditarik atau diserahkan haknya, dialihkan ataupun diagunkan dengan cara apapun kepada orang/pihak lain.

Layanan

3.1

CitiPhone Banking

3.1.1.	Untuk informasi maupun keluhan mengenai semua produk perbankan Citibank, Nasabah dapat menghubungi (021)252-9999 untuk Citibanking dan (021)5296-2929 untuk Citigold atau 69999 langsung dari Ponsel Anda (berlaku nasional, tanpa kode area).

3.1.2.	Dalam hal NASABAH menyampaikan pengaduan atau keberatan secara tertulis, maka pengaduan atau keberatan tersebut wajib dilengkapi dengan fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal NASABAH menyampaikan pengaduan atau keberatan secara lisan maka Citibank akan menyelesaikannya dalam 2 (dua) hari kerja. Namun apabila pengaduan atau keberatan lisan tersebut tidak terselesaikan dalam batas waktu tersebut, maka Citibank akan meminta NASABAH yang bersangkutan atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pengaduan atau keberatan secara tertulis kepada Citibank disertai dokumen pendukungnya. Pengaduan tertulis tersebut akan diselesaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis tersebut dan dapat diperpanjang 20 (dua puluh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis kepada NASABAH atau wakilnya yang sah.

3.1.3.	Bank akan memberikan PIN sehingga Nasabah dapat menggunakan layanan CitiPhone Banking.

3.1.4.	Nasabah bertanggung jawab penuh atas penggunaan dan kerahasiaan PIN.

3.1.5.	Bank berhak melakukan pemeriksaan ulang atau verifikasi dan identifikasi Nasabah sebelum menggunakan layanan CitiPhone Banking berdasarkan tata cara yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh Bank.

3.1.6.	Nasabah dengan ini menyetujui bahwa transaksi akan diproses sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Bank.

3.1.7.	Nasabah dengan ini mengijinkan Bank untuk merekam atau mencatat pembicaraan Nasabah dengan Bank melalui layanan ini.

3.2

Layanan Pengiriman Laporan Melalui Faksimili

3.2.1.	Nasabah, atas persetujuan Bank, dapat meminta agar Bank mengirim kan Laporan melalui faksimili. Untuk keperluan tersebut, Nasabah wajib menanda-tangani surat pernyataan atau dengan cara lain menurut tata cara yang ditentukan oleh Bank.

3.2.2.	Nasabah bertanggung jawab atas resiko yang ditimbulkan karena pengiriman Laporan melalui faksimili.

3.3

Layanan Kartu Debit Citibank

3.3.1.

Setiap Nasabah pemilik Rekening Bank akan secara otomatis mendapatkan satu Kartu Debit Citibank.

3.3.2.

Nasabah dapat menggunakan Kartu Debit Citibank untuk beberapa tujuan sebagai berikut:

a.	untuk melakukan Transaksi Perbankan melalui Jaringan ATM, misalnya; penarikan tunai, mengetahui informasi saldo, pemindahan dana antar rekening, pembayaran tagihan dan lain sebagainya dan/atau

b.	untuk digunakan sebagai alat transaksi berbelanja di merchant, dan/atau

c.	tujuan lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Bank dan diberitahukan kepada Nasabah sewaktu-waktu.

3.3.3.

Nasabah dapat memperoleh Kartu Debit Citibank dengan datang langsung ke Kantor Citibank atau Bank dapat mengirimkan Kartu Debit Citibank kepada Nasabah melalui pos biasa. Dalam hal pengiriman lewat pos biasa, Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang mungkin dialami oleh Nasabah apabila Nasabah tidak menerima Kartu Debit Citibank yang telah dikirimkan ke alamat yang tercantum di database Bank.

3.3.4.

Kartu Debit Citibank tidak dapat dialihkan dan hanya dapat digunakan oleh orang yang namanya tertera pada Kartu Debit Citibank.

3.3.5.

Nasabah harus segera menandatangani Kartu Debit Citibank setelah Nasabah menerimanya.

3.3.6.

Apabila Nasabah tidak menyetujui ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Kartu Debit Citibank, Nasabah tidak harus menandatangani, menyimpan atau menggunakan Kartu Debit Citibank dan harus segera mengembalikan kartu yang telah dipotong dalam dua bagian kepada Bank. Nasabah dianggap telah menerima dan menyetujui Syarat dan Ketentuan tersebut jika Nasabah menandatangani, menyimpan atau menggunakan Kartu Debit Citibank.

3.3.7.

Kartu Debit Citibank akan tetap menjadi milik Bank dan Nasabah harus segera mengembalikannya kepada Bank atas permintaan Bank atau atas keinginan sendiri apabila Nasabah tidak lagi membutuhkan layanan ini.

3.3.8.

Nasabah sepenuhnya bertanggungjawab atas semua transaksi perbankan dan transaksi belanja yang dilakukan dengan Kartu Debit Citibank (apakah dengan atau tanpa sepengetahuan atau seizin Nasabah). Bank dapat mendebit Rekening (-Rekening) Nasabah dalam sejumlah setiap penarikan atau transfer atau pembelanjaan sesuai dengan catatan transaksi Bank.

3.3.9

Nasabah akan sepenuhnya menanggung dan menjamin Bank atas setiap kehilangan, kerusakan, kewajiban, biaya dan pengeluaran (termasuk seluruh biaya hukum yang timbul) yang mungkin timbul sebagai akibat dari atau sehubungan dengan setiap penggunaan atau percobaan penggunaan Kartu Debit Citibank dan/atau atas setiap pelanggaran dari Syarat dan Ketentuan ini, termasuk, tanpa mengurangi sifat umum dari ketentuan sebelumnya:

a.	Nasabah melanggar salah satu dari kewajibannya dalam Syarat dan Ketentuan yang berlaku;

b.	Percobaan atau pelaksanaan atau perlindungan atas hak dan upaya-upaya Bank terhadap Nasabah; dan/atau

c.	Setiap perubahan dalam hukum, peraturan atau kebijakan resmi yang mempunyai akibat atas Kartu Debit Citibank dan/atau Syarat dan Ketentuan ini.

3.3.10

Nasabah akan menerima seluruh catatan seluruh transaksinya dalam Laporan Transaksi Terpadu sebagai sesuatu yang bersifat final dan mengikat untuk semua hal, namun Bank tetap dapat melakukan koreksi atas catatan Bank dari waktu ke waktu.

3.3.11

Fungsi Kartu Debit Citibank sebagai alat pembayaran akan otomatis berakhir jika Rekening Tabungan/Giro ditutup atas alasan apapun.

3.3.12

Bank dengan kebijakan setiap saat tanpa pemberitahuan dapat menarik, membatasi, menghentikan sementara atau merubah layanan Kartu Debit Citibank ini dan Bank tidak bertanggung jawab terhadap Kartu Debit Citibank Nasabah atas setiap kehilangan atau kerusakan yang dialami oleh Nasabah sebagai akibat dari penghentian sementara atau pengakhiran tersebut.

3.3.13

Jika penggunaan Kartu Debit Citibank Nasabah diakhiri atas alasan seperti yang disebutkan diatas (termasuk atas permintaan Nasabah), maka Nasabah wajib mengembalikan Kartu Debit Citibank kepada Bank.

3.3.14

Dalam hal Kartu kadaluarsa, Bank dapat menerbitkan bagi Nasabah Kartu Debit Citibank yang baru dengan Syarat dan Ketentuan sebagaimana ditentukan oleh Bank.

3.3.15

Tanpa mengurangi syarat dan ketentuan lainnya dari Syarat dan Ketentuan ini, Bank tidak bertanggung jawab kepada Nasabah atas setiap kehilangan, kerusakan, ketidaknyamanan, biaya dan pengeluaran atas setiap keadaan yang mungkin dialami atau dilakukan oleh Nasabah atau oleh orang lain berkaitan atau sehubungan dengan penggunaan atau percobaan penggunaan segala fungsi Kartu Debit Citibank dan/atau Syarat dan Ketentuan ini (baik di Indonesia atau dinegara lain), termasuk, tanpa mengurangi sifat umum dari ketentuan yang disebut sebelumnya, setiap pengambilan kembali Kartu Debit Citibank atau setiap permintaan untuk pengembaliannya; setiap tidak berfungsinya atau kegagalan mesin atau sistem otorisasi atau sambung-an transmisi atau Jaringan ATM; setiap kerusakan atau kehilangan Kartu Debit Citibank; dan setiap ketidakmampuan untuk mendapatkan kembali data atau informasi yang mungkin tersimpan dalam Kartu Debit Citibank apapun sebabnya.

3.3.16

Tanpa mengurangi sifat umum dari ketentuan yang disebut sebelumnya, Bank dapat:

a.	mengenakan batas harian atas jumlah tertentu yang dapat ditentukan Bank sewaktu-waktu dengan pemberitahuan kepada Nasabah mengenai maksimum jumlah keseluruhan yang dapat ditarik atau ditransfer dari Rekening(Rekening) dengan menggunakan Kartu Debit Citibank sesuai ketentuan yang berlaku; dan

b.	menentukan tanggal berakhir Kartu Debit Citibank (tanpa kewajiban apapun terhadap Nasabah untuk memperpanjang Kartu Debit Citibank yang telah berakhir) sebagaimana akan dicantumkan pada Kartu Debit Citibank.

3.3.17

Selain Syarat dan Ketentuan Pembukaan dan Pengoperasian Rekening ini, Nasabah juga wajib tunduk pada Syarat dan Ketentuan Penggunaan Kartu Debit Citibank yang terdapat dalam buku petunjuk dan layanan.

3.4

Layanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

3.4.1.

Bank menyediakan layanan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) 24 jam bagi Nasabah Bank untuk melakukan transaksi perbankan dengan menggunakan Kartu Debit Citibank.

3.4.2.

Kartu Debit Citibank dapat dipergunakan di jaringan ATM, baik di seluruh Indonesia maupun diluar negeri.

3.4.3

Nasabah dapat memanfaatkan Jaringan ATM 24 jam setiap saat kecuali pada saat timbulnya hal-hal pemeliharaan rutin, pengisian uang atau hal-hal lain diluar kemampuan Bank yang dapat menyebabkan layanan Jaringan ATM 24 jam terhenti untuk sementara.

3.4.4

Dalam hal Kartu Debit Citibank digunakan untuk transaksi melalui Jaringan ATM di luar Indonesia, maka:

a.	Nasabah tunduk pada peraturan yang berlaku di Negara setempat;

b.	Transaksi akan menggunakan nilai tukar yang ditentukan oleh bank atau lembaga yang memiliki Jaringan ATM yang bersangkutan.

c.	Dalam hal Nasabah melakukan transaksi valuta asing di Jaringan ATM di luar Indonesia, Nasabah menyadari & bertanggungjawab atas resiko fluktuasi nilai tukar sehubungan dengan transaksi tersebut;

d.	Transaksi akan tunduk pada pembatasan yang berlaku di negara dimana Jaringan ATM berada.

3.4.5

Untuk dapat mengaktifkan fungsi ATM pada Kartu Debit Citibank, Nasabah dapat membuat PIN ATM langsung di Kantor Cabang atau Bank dapat menerbitkan PIN ATM Nasabah dan mengirimkan PIN ATM kepada Nasabah melalui pos ke alamat yang telah terdaftar di database Bank dengan risiko sepenuhnya ditanggung sendiri oleh Nasabah.

3.4.6

Nasabah harus menyimpan Kartu Debit Citibank pada tempat yang terjamin dan aman dan Nasabah harus mengambil semua langkah-langkah dan pengamanan untuk mencegah pemalsuan, penipuan, kehilangan atau pencurian yang berkaitan dan sehubungan dengan Kartu Debit Card dan PIN ATM Nasabah dengan cara antara lain tetapi tidak terbatas pada tidak memberikan PIN ATM kepada pihak lain, dan berhati-hati pada saat melakukan transaksi di mesin ATM.

3.4.7

Dalam hal PIN ATM Nasabah diberitahukan kepada atau ditemukan oleh pihak lain, Nasabah harus segera merubah PIN ATM tersebut. Nasabah dapat merubah PIN ATM Nasabah setiap saat dan Bank berhak untuk menolak nomor yang dipilih oleh Nasabah sebagai pengganti PIN ATM karena alasan tertentu. Bank berhak dengan kebijakan mutlaknya untuk merubah atau mengakhiri penggunaan PIN ATM Nasabah setiap saat tanpa memberikan alasan apapun atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.

3.4.8

Dengan kebijakan Bank, Bank dapat menerbitkan bagi Nasabah pengganti PIN ATM yang baru dengan Syarat dan Ketentuan sebagaimana ditentukan oleh Bank.

3.4.9

Nasabah harus menerima tanggung jawab penuh atas semua transaksi perbankan yang dilakukan dengan Kartu Debit Citibank dengan menggunakan PIN ATM Nasabah (apakah dengan atau tanpa sepengetahuan atau seizin Nasabah). Bank dapat mendebit Rekening (-Rekening) Nasabah dengan jumlah setiap penarikan atau transfer atau pembelanjaan sesuai dengan catatan transaksi Bank.

3.5

Layanan Instruksi Manual

3.5.1.

Jika Nasabah melakukan permintaan atau instruksi kepada Bank untuk melaksanakan pemindahan dana atau instruksi perbankan lainnya yang disampaikan melalui surat, faksimili, kurir pembawa surat, atau orang lain tanpa kehadiran nasabah (selanjutnya instruksi tersebut disebut "Instruksi Manual") dan Instruksi Manual tersebut disetujui Bank, Nasabah menyadari dan bertanggung jawab atas resiko yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Instruksi Manual tersebut oleh Bank.

3.5.2

Sehubungan dengan layanan tersebut Bank berhak melakukan satu atau lebih tindakan dibawah ini:

a.	Bank berhak tapi tidak berkewajiban untuk melakukan konfirmasi atau verifikasi ulang atas Instruksi Manual melalui telepon kepada Nasabah atau pihak lain yang ditunjuk oleh Nasabah dengan menggunakan data-data yang terdapat pada Bank.

b.	Nasabah bertanggung jawab penuh atas penyalahgunaan data-data Nasabah dan Nasabah membebaskan Bank dari tuntutan hukum yang timbul karenanya.

c.	Bank berhak, tetapi tidak berkewajiban, untuk merekam pembicaraan telepon antara Bank dan Nasabah;

d.	Jika verifikasi tidak dapat dilakukan dengan sebagaimana mestinya, Bank berhak untuk tidak melaksanakan Instruksi Manual.

3.6

Layanan Citibank Online®

3.6.1.	Layanan Citibank Online hanya diberikan kepada Nasabah atas persetujuan Bank melalui Media Komunikasi.

3.6.2	Nasabah bertanggung jawab atas segala akibat dan resiko yang ditimbulkan dari transaksi yang dilakukan melalui layanan Citibank Online.

3.6.3	Nasabah menyadari bahwa setiap akses ke Citibank Online tergantung atas Terminal Pengguna dan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi.

3.6.4	Nasabah memahami bahwa Citibank Online tersedia 24 jam bagi Nasabah, diluar pemeliharaan rutin atau hal-hal lain diluar kemampuan Bank sehingga layanan Citibank Online 24 jam terhenti untuk sementara.

Hal - Hal Lain

4.1

Perubahan Syarat Dan Ketentuan

4.1.1.	("Perubahan") syarat dan ketentuan yang termaktub dalam Syarat Dan Ketentuan ini. Untuk keperluan tersebut, Bank akan memberitahukan Perubahan tersebut dengan menyediakannya di cabang-cabang Bank, mengirimkannya kepada Nasabah, dan/atau menyediakannya di Media Komunikasi.

4.1.2	Kecuali jika ditentukan secara khusus dalam Perubahan, maka Perubahan tersebut berlaku sejak Perubahan tersebut ditetapkan. Nasabah menyetujui untuk mengikatkan diri terhadap Perubahan tersebut. Jika Nasabah tidak menyetujui Perubahan tersebut, maka Nasabah akan segera menutup Rekening dan menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Bank.

4.2

Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan atau komunikasi kepada Nasabah dapat disampaikan melalui pos ke alamat Nasabah yang terakhir terdaftar pada Bank atau melalui Media Komunikasi.

4.3

Tanggung Jawab Terbatas

4.3.1.	Seluruh dan setiap kewajiban pembayaran yang timbul atas Rekening hanya dibayarkan di kantor Bank di Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia (termasuk setiap peraturan, kebijaksanaan, perintah atau keputusan Pemerintah Republik Indonesia).

4.3.2	Dana yang tersedia dalam Rekening tidak diasuransikan pada Federal Deposits Insurance Corporation (FIDC) Amerika Serikat ataupun perusahaan asuransi lainnya.

4.3.3	Dana yang tersedia dalam rekening termasuk dalam program penjaminan yang diselenggarakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan syarat & ketentuan yang ditetapkan oleh LPS.

4.3.4	Bank berhak memperbaiki setiap kesalahan dan Nasabah melepaskan Bank dari segala tuntutan atau gugatan atas perbaikan kesalahan tersebut.

4.3.5	Bank hanya akan bertanggung jawab atas kerugian langsung yang ditimbulkan akibat kesalahan Bank.

4.3.6	Bank tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya suatu layanan perbankan dikarenakan kelalaian atau kealpaan agen, sub-agen atau koresponden yang ditunjuk Bank, suatu peristiwa kahar atau hal diluar kekuasaan Nasabah dan Bank.

4.4

Dana dan Kuasa dari Nasabah

4.4.1.	Nasabah wajib menyediakan dana untuk memenuhi kewajibannya sekurang-kurangnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum jatuh tempo.

4.4.2	Nasabah dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Bank untuk mendebit dan menggunakan dana Rekening untuk membayar setiap kewajiban Nasabah kepada Bank yang telah jatuh tempo dan terhutang termasuk kuasa yang tidak dapat dicabut kembali untuk mendebit dana tersebut dari Rekening Nasabah dalam hal terjadi kesalahan mengkredit Rekening tersebut.

4.4.3	Sehubungan dengan pelaksanaan kuasa yang terdapat dalam Syarat Dan Ketentuan ini, Nasabah dengan ini mengesampingkan ketentuan pasal 1813 dan pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

4.5

Kerahasiaan Bank

4.5.1	Bank wajib menjaga semua Data Nasabah secara rahasia, kecuali jika diminta oleh orang/pihak tertentu dan/atau diperbolehkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

4.5.2	Nasabah menyetujui Bank untuk memberikan informasi mengenai Data Nasabah atau transaksi yang dilakukan Nasabah dari waktu ke waktu kepada kantor pusat Bank, cabang Bank di luar negeri, anak perusahaan Bank atau instansi yang berwenang/mempunyai kewenangan atas Bank baik di Indonesia maupun di luar Indonesia.

4.5.3	Bank berhak menunjuk orang atau pihak lain untuk melakukan atau menunjang suatu kegiatan perbankan, dengan ketentuan orang atau pihak tersebut wajib menjaga kerahasiaan Data Nasabah dari waktu ke waktu.

4.5.4	Bank berhak untuk memasukkan Data Nasabah ke dalam pemasaran internal Bank. Dalam hal Nasabah tidak lagi bersedia mendapatkan penawaran produk/jasa yang akan disediakan oleh Bank maka Nasabah dapat menghubungi CitiPhone Banking 24 Jam untuk mengajukan permohonan pengecualian dari ketentuan tersebut diatas.

4.5.5	Dalam hal kepolisian, kejaksaan atau pengadilan atau instansi lain yang berwenang mempunyai data yang berkaitan dengan Rekening dan untuk kepentingan penyidikan dan/atau pemeriksaan perkara oleh instansi-instansi termaksud memerlukan konfirmasi mengenai data-data termaksud dari Bank, maka Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan konfirmasi dimaksud kepada instansi-instansi termaksud.

4.6

Hukum Yang Berlaku

4.6.1	Setiap transaksi perbankan yang dilakukan Nasabah akan diproses berdasarkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

4.6.2	Terhadap Syarat Dan Ketentuan berlaku hukum Negara Republik Indonesia.

4.6.3	Nasabah dan Bank memilih domisili tetap dan permanen di Panitera Pengadilan Negeri yang berwenang atas cabang Bank dimana Rekening berada.

4.6.4	Nasabah tunduk pada peraturan perundangan yang berkaitan dengan produk dan layanan perbankan yang disediakan oleh Bank terutama, tetapi tidak terbatas pada, peraturan mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana termaktub dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2002, sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2003 berikut Peraturan Bank Indonesia serta peraturan pelaksanaanya lainnya. sumber : http://www.citibank.co.id/bahasa/banking_invesment/bin_OpeningAccount.htm

Pengertian Bank

2011-03-07T08:38:00.003+07:00

Mengenai arti bank bisa dipastikan semua orang sudah mengerti, baik yang pernah mengenyam pendidikan di sekolah ataupun yang tidak sekolahpun pasti tahu arti umum dari bank. Meskipun tidak semua orang mempunyai tabungan di bank, tapi kata bank sering dijumpai dalam kehidupan sehari hari, seperti iklan di TV yang sering menampilkan iklan bank, atau ketika bepergian kita melihat gedung bank.
Saya rasa kita semua sepakat bahwa arti pendek dari bank adalah tempat menyimpan uang atau menabung, dan juga tempat untuk meminjam uang. Pada artikel ini akan dibahas mengenai pengertian bank secara lengkap, mulai asal kata bank, pengertian bank secara umum, dan pengertian bank menurut udang-undang pemerintah.

Asal dari kata bank adalah dari bahasa Italia yaitu banca yang berarti tempat penukaran uang. Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote.
Sedangkan pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Dari pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat agar lebih senang menabung. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.

Adanya bank tentunya memberikan manfaat bagi banyak pihak, manfaat tersebut antara lain

Sebagai model investasi, yang berarti, transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi. Walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek (yield enhancement).
Sebagai cara lindung nilai, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai (hedging), atau disebut juga sebagai risk management.
Informasi harga, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditi tertentu dikemudian hari (price discovery).
Fungsi spekulatif, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan kesempatan spekulasi (untung-untungan) terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu sendiri.
Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar di masa mendatang. Terlepas dari funsi-fungsi perbankan (bank) yang utama atau turunannya, maka yang perlu diperhatikan untuk dunia perbankan, ialah tujuan secara filosofis dari eksistensi bank di Indonesia. Hal ini sangat jelas tercermin dalam Pasal empat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan, ”Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”. Meninjau lebih dalam terhadap kegiatan usaha bank, maka bank (perbankan) Indonesia dalam melakukan usahanya harus didasarkan atas asas demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian. 4 Hal ini, jelas tergambar, karena secara filosofis bank memiliki fungsi makro dan mikro terhadap proses pembangunan bangsa.

itulah penjelasan mengenai pengertian bank, semoga bisa bermanfaat bagi kamu yang membutuhkan.

sumber : http://ridwanaz.com/umum/pengertian-bank/

Earth Hour

2010-04-14T23:15:00.002+07:00

2010-02-28T21:20:00.000+07:00

INDONESIA MASA DEMOKRASI LIBERAL (1950-1959)

A. KABINET MASA DEMOKRASI LIBERAL

a. KABINET NATSIR (6 September 1950 - 21 Maret 1951)

Merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi.

Dipimpin Oleh : Muhammad Natsir

Program :

1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.

2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.

3. Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang.

4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.

5. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

Hasil :

Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat.

Kendala/ Masalah yang dihadapi :

- Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu (kegagalan).

- Timbul masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS.

Berakhirnya kekuasaan kabinet :

Adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 th 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

b. KABINET SUKIMAN (27 April 1951 – 3 April 1952)

Merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI.

Dipimpin Oleh: Sukiman Wiryosanjoyo

Program :

1. Menjamin keamanan dan ketentraman

2. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani.

3. Mempercepat persiapan pemilihan umum.

4. Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.

Hasil :

Tidak terlalu berarti sebab programnya melanjtkan program Natsir hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya, seperti awalnya program Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman

Kendala/ Masalah yang dihadapi :

· Adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Mentri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA). Dimana dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri RI karena RI diwajibkan memperhatiakan kepentingan Amerika.

Tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat.

· Adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah.

· Masalah Irian barat belum juga teratasi.

· Hubungan Sukiman dengan militer kurang baik tampak dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan.

Berakhirnya kekuasaan kabinet :

Muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.

c. KABINET WILOPO (3 April 1952 – 3 Juni 1953)

Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam biangnya.

Dipimpin Oleh : Mr. Wilopo

Program :

1. Program dalam negeri : Menyelenggarakan pemilihan umum (konstituante, DPR, dan DPRD), meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan.

2. Program luar negeri : Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif.

Hasil : -

Kendala/ Masalah yang dihadapi :

ü Adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang eksport Indonesia sementara kebutuhan impor terus meningkat.

ü Terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak terlebih setelah terjadi penurunana hasil panen sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimport beras.

ü Munculnya gerakan sparatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Semua itu disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak seimbang.

ü Terjadi peristiwa 17 Oktober 1952. Merupakan upaya pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil sehingga muncul sikap tidak senang dikalangan partai politik sebab dipandang akan membahayakan kedudukannya. Peristiwa ini diperkuat dengan munculnya masalah intern dalam TNI sendiri yang berhubungan dengan kebijakan KSAD A.H Nasution yang ditentang oleh Kolonel Bambang Supeno sehingga ia mengirim petisi mengenai penggantian KSAD kepada menteri pertahanan yang dikirim ke seksi pertahanan parlemen sehingga menimbulkan perdebatan dalam parlemen. Konflik semakin diperparah dengan adanya surat yang menjelekkan kebijakan Kolonel Gatot Subroto dalam memulihkan keamanana di Sulawesi Selatan.

Keadaan ini menyebabkan muncul demonstrasi di berbagai daerah menuntut dibubarkannya parlemen. Sementara itu TNI-AD yang dipimpin Nasution menghadap presiden dan menyarankan agar parlemen dibubarkan. Tetapi saran tersebut ditolak.

Muncullah mosi tidak percaya dan menuntut diadakan reformasi dan reorganisasi angkatan perang dan mengecam kebijakan KSAD.

Inti peristiwa ini adalah gerakan sejumlah perwira angkatan darat guna menekan Sukarno agar membubarkan kabinet.

ü Munculnya peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Sesuai dengan perjanjian KMB pemerintah mengizinkan pengusaha asing untuk kembali ke Indonesia dan memiliki tanah-tanah perkebunan. Tanah perkebunan di Deli yang telah ditinggalkan pemiliknya selama masa Jepang telah digarap oleh para petani di Sumatera Utara dan dianggap miliknya. Sehingga pada tanggal 16 Maret 1953 muncullah aksi kekerasan untuk mengusir para petani liar Indonesia yang dianggap telah mengerjakan tanah tanpa izin tersebut. Para petani tidak mau pergi sebab telah dihasut oleh PKI. Akibatnya terjadi bentrokan senjata dan beberapa petani terbunuh.

Intinya peristiwa Tanjung Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli).

Berakhirnya kekuasaan kabinet :

Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden.

d. KABINET ALI SASTROAMIJOYO I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)

Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU.

Dipimpin Oleh : Mr. Ali Sastroamijoyo

Program :

1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan Pemilu.

2. Pembebasan Irian Barat secepatnya.

3. Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB.

4. Penyelesaian Pertikaian politik

Hasil :

· Persiapan Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955.

· Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.

Kendala/ Masalah yang dihadapi :

ü Menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan, seperti DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh.

ü Terjadi peristiwa 27 Juni 1955 suatu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI-AD. Masalah TNI –AD yang merupakan kelanjutan dari Peristiwa 17 Oktober 1952. Bambang Sugeng sebagai Kepala Staf AD mengajukan permohonan berhenti dan disetujui oleh kabinet. Sebagai gantinya mentri pertahanan menunjuk Kolonel Bambang Utoyo tetapi panglima AD menolak pemimpin baru tersebut karena proses pengangkatannya dianggap tidak menghiraukan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI-AD. Bahkan ketika terjadi upacara pelantikan pada 27 Juni 1955 tidak seorangpun panglima tinggi yang hadir meskipun mereka berada di Jakarta. Wakil KSAD-pun menolak melakukan serah terima dengan KSAD baru.

ü Keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi, dan inflasi yang menunjukkan gejala membahayakan.

ü Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

ü Munculnya konflik antara PNI dan NU yang menyebabkkan, NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-mentrinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai lainnya.

Berakhirnya kekuasaan kabinet :

Nu menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden.

e. KABINET BURHANUDDIN HARAHAP (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

Dipimpin Oleh : Burhanuddin Harahap

Program :

1. Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.

2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru

3. Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi

4. Perjuangan pengembalian Irian Barat

5. Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.

Hasil :

ü Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante). Terdapat 70 partai politik yang mendaftar tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi. Menghasilkan 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI.

ü Perjuangan Diplomasi Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

ü Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer.

ü Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin.

ü Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel AH Nasution sebagai Staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955.

Kendala/ Masalah yang dihadapi :

Banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan dianggap menimbulkan ketidaktenangan.

Berakhirnya kekuasaan kabinet :

Dengan berakhirnya pemilu maka tugas kabinet Burhanuddin dianggap selesai. Pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet sehingga kabinetpun jatuh. Akan dibentuk kabinet baru yang harus bertanggungjawab pada parlemen yang baru pula.

f. KABINET ALI SASTROAMIJOYO II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)

Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai yaitu PNI, Masyumi, dan NU.

Dipimpin Oleh : Ali Sastroamijoyo

Program :

Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat program jangka panjang, sebagai berikut.

1. Perjuangan pengembalian Irian Barat

2. Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD.

3. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai.

4. Menyehatkan perimbangan keuangan negara.

5. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.

Selain itu program pokoknya adalah,

· Pembatalan KMB,

· Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif,

· Melaksanakan keputusan KAA.

Hasil :

Mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment, hasilnya adalah Pembatalan seluruh perjanjian KMB.

Kendala/ Masalah yang dihadapi :

ü Berkobarnya semangat anti Cina di masyarakat.

ü Muncul pergolakan/kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan sparatisme dengan pembentukan dewan militer seperti Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatra Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara.

ü Memuncaknya krisis di berbagai daerah karena pemerintah pusat dianggap mengabaikan pembangunan di daerahnya.

ü Pembatalan KMB oleh presiden menimbulkan masalah baru khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya pada orang Cina karena memang merekalah yang kuat ekonominya. Muncullah peraturan yang dapat melindungi pengusaha nasional.

ü Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Masyumi menghendaki agar Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya sesuai tuntutan daerah, sedangkan PNI berpendapat bahwa mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan parlementer.

Berakhirnya kekuasaan kabinet :

Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden.

g. KABINET DJUANDA ( 9 April 1957- 5 Juli 1959)

Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Dibentuk karena Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-undang Dasar pengganti UUDS 1950. Serta terjadinya perebutan kekuasaan antara partai politik.

Dipimpin Oleh : Ir. Juanda

Program :

Programnya disebut Panca Karya sehingga sering juga disebut sebagai Kabinet Karya, programnya yaitu :

· Membentuk Dewan Nasional

· Normalisasi keadaan Republik Indonesia

· Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB

· Perjuangan pengembalian Irian Jaya

· Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan

Semua itu dilakukan untuk menghadapi pergolakan yang terjadi di daerah, perjuangan pengembalian Irian Barat, menghadapi masalah ekonomi serta keuangan yang sangat buruk.

Hasil :

ü Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial. Melalui deklarasi ini menunjukkan telah terciptanya Kesatuan Wilayah Indonesia dimana lautan dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat.

ü Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya. Sebagai titik tolak untuk menegakkan sistem demokrasi terpimpin.

ü Mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Musyawarah ini membahas masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, dan pembagian wilayah RI.

ü Diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil dengan baik.

Kendala/ Masalah yang dihadapi :

- Kegagalan Menghadapi pergolakan di daerah sebab pergolakan di daerah semakin meningkat. Hal ini menyebabkan hubungan pusat dan daerah menjadi terhambat. Munculnya pemberontakan seperti PRRI/Permesta.

- Keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk sehingga program pemerintah sulit dilaksanakan. Krisis demokrasi liberal mencapai puncaknya.

- Terjadi peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno di depan Perguruan Cikini saat sedang menghadir pesta sekolah tempat putra-purinya bersekolah pada tanggal 30 November 1957. Peristiwa ini menyebabkan keadaan negara semakin memburuk karena mengancam kesatuan negara.

Berakhirnya kekuasaan kabinet :

Berakhir saat presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah RI yaitu Demokrasi Terpimpin.

B. KEADAAN EKONOMI INDONESIA MASA LIBERAL

Meskipun Indonesia telah merdeka tetapi Kondisi Ekonomi Indonesia masih sangat buruk. Upaya untuk mengubah stuktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia berjalan tersendat-sendat.

Faktor yang menyebabkan keadaan ekonomi tersendat adalah sebagai berikut.

1. Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan seperti yang telah ditetapkan dalam KMB. Beban tersebut berupa hutang luar negeri sebesar 1,5 Triliun rupiah dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 Triliun rupiah.

2. Defisit yang harus ditanggung oleh Pemerintah pada waktu itu sebesar 5,1 Miliar.

3. Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor terutama hasil bumi yaitu pertanian dan perkebunan sehingga apabila permintaan ekspor dari sektor itu berkurang akan memukul perekonomian Indonesia.

4. Politik keuangan Pemerintah Indonesia tidak di buat di Indonesia melainkan dirancang oleh Belanda.

5. Pemerintah Belanda tidak mewarisi nilai-nilai yang cukup untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional.

6. Belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik, belum memiliki tenaga ahli dan dana yang diperlukan secara memadai.

7. Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan berhubung banyaknya pemberontakan dan gerakan sparatisisme di berbagai daerah di wilayah Indonesia.

8. Tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan semakin meningkat.

9. Kabinet terlalu sering berganti menyebabakan program-program kabinet yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, sementara program baru mulai dirancang.

10. Angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar.

Masalah jangka pendek yang harus dihadapi pemerintah adalah :

1. Mengurangi jumlah uang yang beredar

2. Mengatasi Kenaikan biaya hidup.

Sementara masalah jangka panjang yang harus dihadapi adalah :

1. Pertambahan penduduk dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah.

C. KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MENGATASI MASALAH EKONOMI MASA LIBERAL

Kehidupan ekonomi Indonesia hingga tahun 1959 belum berhasil dengan baik dan tantangan yang menghadangnya cukup berat. Upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi adalah sebagai berikut.

1. Gunting Syafruddin

Kebijakan ini adalah Pemotongan nilai uang (sanering). Caranya memotong semua uang yang bernilai Rp. 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya.

Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara pada masa pemerintahan RIS. Tindakan ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 berdasarkan SK Menteri Nomor 1 PU tanggal 19 Maret 1950

Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp. 5,1 Miliar.

Dampaknya rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang Rp. 2,50 ke atas hanya orang-orang kelas menengah dan kelas atas. Dengan kebijakan ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dan pemerintah mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda dengan mendapat pinjaman sebesar Rp. 200 juta.

2. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng

Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro Joyohadikusumo (menteri perdagangan). Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia). Programnya :

Menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia.

Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.

Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju.

Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir dan Program Gerakan Benteng dimulai pada April 1950. Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Tetapi tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik meskipun beban keuangan pemerintah semakin besar. Kegagalan program ini disebabkan karena :

Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.

Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif.

Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah.

Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.

Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.

Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.

Dampaknya program ini menjadi salah satu sumber defisit keuangan. Beban defisit anggaran Belanja pada 1952 sebanyak 3 Miliar rupiah ditambah sisa defisit anggaran tahun sebelumnya sebesar 1,7 miliar rupiah. Sehingga menteri keuangan Jusuf Wibisono memberikan bantuan kredit khususnya pada pengusaha dan pedagang nasional dari golongan ekonomi lemah sehingga masih terdapat para pengusaha pribumi sebagai produsen yang dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume impor.

3. Nasionalisasi De Javasche Bank

Seiring meningkatnya rasa nasionalisme maka pada akhir tahun 1951 pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Awalnya terdapat peraturan bahwa mengenai pemberian kredi tharus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda. Hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter.

Tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara drastis.

Perubahan mengenai nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 1951.

4. Sistem Ekonomi Ali-Baba

Sistem ekonomi Ali-Baba diprakarsai oleh Iskaq Tjokrohadisurjo (mentri perekonomian kabinet Ali I). Tujuan dari program ini adalah

· Untuk memajukan pengusaha pribumi.

· Agar para pengusaha pribumi Bekerjasama memajukan ekonomi nasional.

· Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.

· Memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non pribumi.

Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non pribumi khususnya Cina.

Pelaksanaan kebijakan Ali-Baba,

Pengusaha pribumi diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf.

Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional

Pemerintah memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada.

Program ini tidak dapat berjalan dengan baik sebab:

Pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Sedangkan pengusaha non pribumi lebih berpengalaman dalam memperoleh bantuan kredit.

Indonesia menerapkan sistem Liberal sehingga lebih mengutamakan persaingan bebas.

Pengusaha pribumi belum sanggup bersaing dalam pasar bebas.

5. Persaingan Finansial Ekonomi (Finek)

Pada masa Kabinet Burhanudin Harahap dikirim delegasi ke Jenewa untuk merundingkan masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung. Pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan rencana persetujuan Finek, yang berisi :

Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan.

Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral.

Hubungan Finek didasarkan pada Undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak.

Hasilnya pemerintah Belanda tidak mau menandatangani, sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak. Tanggal 13 Februari1956, Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia-Belanda secara sepihak.

Tujuannya untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Sehingga, tanggal 3 Mei 1956, akhirnya Presiden Sukarno menandatangani undang-undang pembatalan KMB.

Dampaknya :

Banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut.

6. Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)

Masa kerja kabinet pada masa liberal yang sangat singkat dan program yang silih berganti menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan.

Program yang dilaksanakan umumnya merupakan program jangka pendek, tetapi pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintahan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Tugas biro ini merancang pembangunan jangka panjang. Ir. Juanda diangkat sebagai menteri perancang nasional. Biro ini berhasil menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956-1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957 sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Pembiayaan RPLT diperkirakan 12,5 miliar rupiah.

RPLT tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan karena :

Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot.

Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.

Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.

7. Musyawarah Nasional Pembangunan

Masa kabinet Juanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musayawaraah Nasional Pembangunan (Munap). Tujuan diadakan Munap adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Tetapi tetap saja rencana pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena :

Adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas.

Terjadi ketegangan politik yang tak dapat diredakan.

Timbul pemberontakan PRRI/Permesta.

Membutuhkan biaya besar untuk menumpas pemberontakan PRRI/ Permesta sehingga meningkatkan defisit Indonesia.

Memuncaknya ketegangan politik Indonesia- Belanda menyangkut masalah Irian Barat mencapai konfrontasi bersenjata.

sumber

Penegakan Hukum yang Semena-mena

2010-02-22T11:31:00.000+07:00

Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Seperti yang tertulis setiap warga Indonesia berhak atas hidup yang sejahtera dan penhidupan yang layak, tapi pada kenyataanya bangsa Indonesia lebih banyak yang di bawah garis kemiskinan seperti gambar di bawah ini

Padahal dalam pernyataannya dalam UUD setiap orang berhak atas penghidupan yang layak tapi dalam gambar di atas seorang anak kecil yang bekerja, padahal dalam kenyataannya anak ini harusnya mendapat kehidupan, sekolah, makanan yang layak, menggunakan pakaian yang layak pakai. Dalam kenyataannya Negara Indonesia justru banyak melanggar hak asasi manusia. Mari kita lihat artikel dari http://www.wawasandigital.com/ yang berjudul “Hentikan Kekerasan Terhadap Anak”

KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai komisi negara independen yang memperoleh mandat konstitusi untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, setelah melakukan sosialisasi, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan evaluasi dan pengawasan selama tahun 2009, menyampaikan garis besar catatan refleksi akhir tahun, bahwa selama tahun 2009 negara dan aparat penegak hukum masih menjadi pelaku tindak kekerasan terhadap anak. Hal tersebut memperparah kondisi di mana masyarakat kita masih banyak melakukan tindak kekerasan terhadap anak secara massif dalam berbagai bentuk, baik kekerasan fisik, psikis, maupun skesual.

Hasil pemantauan di lapangan ditemukan fakta, negara masih membiarkan sekitar 30.000 (tiga puluh puluh ribu) anak-anak keluarga korban konflik Indonesia-Timor Leste hidup dalam pemukiman atau base camp darurat yang kumuh tanpa perbekalan hidup, sanitasi, pendidikan, fasilitas kesehatan, dan penerangan listrik yang memadai. Baik yang tinggal di Atambua maupun di Kupang (NTT), kondisinya sangat memprihatinkan dan mengenaskan.

Secara riil mereka masih dalam posisi pengungsi, namun perlakuan yang mereka terima sejak tahun 2003 mereka diangap sebagai warga negara pada umumnya, sehingga tidak memperoleh perlakuan khusus. Di Oebelo misalnya, untuk bersekolah anak-anak harus berjalan kaki 10 km, di rumah-rumah kumuh tidak ada aliran listrik sehingga di malam hari mereka kehilangan haknya untuk belajar. Bahkan untuk makan dan minum pun mereka tidak memperoleh jaminan layak sehingga berpotensi menderita kekurangan gisi dan gisi buruk.

Sayangnya baik pemerintah pusat maupun dunia internasinal menganggap soal nasib 200.000 warga eks Timor Timur ini sudah selesai dan tidak ada lagi pengungsi, tanpa solusi yang memadai untuk mengangkat harkat dan martabat mereka sebagaimana warga masyarakat Indonesia lainnya. Bila tidak segera diambil kebijakan nyata, para pengungsi ini akan menjadi problem besar bagi bangsa Indonesia di masa mendatang, utamanya berkaitan dengan integrasi bangsa, akses terhadap keadilan, pelanggaran hak asasi manusia, dan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak-anak eks warga Timtim secara nyata telah dan sedang memperoleh perlakuan diskriminatif dari pemerintah. Untuk itu KPAI meminta agar pemerintah membuat kebijakan khusus untuk mempercepat penyelesaian persoalan yang menimpa warga eks Timor Timur yang bertujuan mengangkat harkat dan martabat mereka, dengan memprioritaskan pemenuhan hak-hak anak.

Kriminalisasi anak
Sementara itu tindak pelanggaran hak asasi manusia usia anak oleh aparat penegak hukum didominasi oleh jajaran kepolisian. Aparat penegak hukum hampir selalu melakukan kriminalisasi anak, terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum, tanpa berusaha melakukan diversi agar penghukuman cukup dilakukan dengan tindakan Kasus pemidanaan 10 anak Tangerang yang dituduh berjudi oleh Polsek Metro Bandara Soekarno-Hatta, penembakan seorang anak oleh oknum polisi di Polres Jakarta Utara, penyiksaan seorang anak (Koko) di depan orang tuanya di jajaran Posek Bojong Gede Bogor, dan berbagai kasus lainnya sebagaimana laporan dari berbagai pihak kepada KPAI.

Hal ini menunjukkan, bahwa kultur polisi sampai saat ini masih diwanai kultur militeristik seperti sebelum diintrodusirnya UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Tingginya angka anakanak yang berkonflik dengan hukum hingga mencapai angka 6.000 per tahun, bukan disebabkan anak-anak Indonesia yang jahat, tetapi karena aparat penegak hukum yang cenderung melakukan kriminalisasi setiap ada anak yang diduga melakukan pelanggaran hukum.

Polisi Indonesia belum cukup kreatif melakukan diskreasi positif di dalam menanganani anak-anak yang berkonflik dengan hukum, walaupun undang-undang memungkinkannya. Namun demikian, KPAI menyampaikan apresiasi kepada Kapolri yang telah menerbitkan ’’Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia” pada Juni 2009. Mengingat pasca dikeluarkannya Peraturan Kapolri Nomor 8 tersebut masih banyak ditemukan kasuskasus kekerasan terhadap anak, baik pemidanaan, penahanan, penyiksaan, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya, maka KPAI meminta agar Kapolri terus menerus mensosialisasikan ke jajarannya disertai monitoring dan dan kontrol yang ketat.

Kultur aparat penegak hukum yang demikian, didukung oleh instrument regulasi UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak yang pasal-pasalnya memberikan legitimasi begitu mudahnya mempidanakan anak. Oleh sebab itu, KPAI pada tanggal 22 Desember 2009 lalu telah menyampaikan berkas permohonan Judicial Review UU Pengadilan Anak kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendelete pasal-pasal yang mengkriminialisasi anak, seperti: pasal 1 tentang definisi anak, pasal 4 tentang usia pertanggungung jawaban hukum, pasal 5 tentang penyidikan, pasal 22 dan 23 tentang pemidanaan, dan pasal 31 tentang pemenjaraan.

KPAI menunggu putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materiil tersebut dengan harapan, ke depan Indonesia akan segera melakukan juvenile justice reform sehingga lebih menjamin terselenggaranya perlindungan anak yang efektif dan tidak ada lagi anak-anak yang dipenjarakan.

Kepada Menteri Hukum dan HAM, KPAI meminta agar segera mempercepat proses revisi UU Pengadilan Anak agar tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang dikriminalisasi dengan legitimasi undangundang.

Berkaitan dengan anak-anak yang menjadi korban kekerasan, perspektif perlindungan anak para aparat penegak hukum masih sangat memprihatinkan dan belum menunjukkan keberpihakannya terhadap anak. Hal ini ditunjukkan dengan lambatnya kasus-kasus penanganan kekerasan terhadap anak, rendahnya vonis pengadilan terhadap para pelaku kekerasan terhadap anak karena banyak aparat penegak hukum yang tidak menggunakan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam proses peradilan di mana anak menjadi korban.

Kasus perkawinan dini di Semarang yang melibatkan Syeh Puji sebagai pelaku misalnya, walaupun pasal-pasal di dalam UU Perlindungan Anak sangat jelas ketentuan pidanya, namun sampai sekarang persidangan atas kasus tersebut masih macet di Pengadilan Negeri.

KPAI meminta kepada Kapolri, Jaksa Agung, dan Mahkamah Agung untuk menginstruksikan kepada jajarannya bahwa proses peradilan di mana anak menjadi korban harus memperoleh prioritas penanganan dan menggunakan dasar hukum lex specialist UU Perlindungan Anak, sehingga para pelaku sungguh- sungguh mendapatkan hukuman yang setimpal.

Hal-hal lain berkaitan dengan perlindungan anak yang menonjol selama tahun 2009 adalah: Pertama, pemerintah sangat lamban dalam pemenuhan hak sipil dan kebebasan, khsusunya akta kelahiran bagi anak. Sampai akhir Desember 2009 baru 42,5 persen anak Indonesia yang telah memiliki akta kelahiran. Ini sangat ironis karena negara memiliki wilayah dan memiliki pemerintahan, namun banyak warga yang tidak tercatat sebagai warga negara. Lambatnya pemenuhan hak pencatatan dikarenakan, sebagaian besar pemerintah daerah masih menjadikan penerbitan akte kelahiran sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Walaupun UU Perlindungan Anak dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah memerintahkan kepada Pemerintah untuk menerbitkan akta kelahiran secara gratis, namun tercatat baru 250 kabupaten/kota yang telah memiliki kebijakan penerbitan akta kelahiran gratis bagi warganya.

KPAI meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadikan pencatatan akta kelahiran sebagai gerakan nasional, di antaranya dengan menginstruksikan kepada semua bupati/walikota seluruh Indonesia agar paling lambat akhir 2011 semua anak Indonesia sudah memperoleh akta kelahiran sebagai basis data pemenuhan hak-hak anak lainnya. Pemerintah Pusat perlu memberikan sanksi kepada Pemda yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penerbitan akta gratis.

Kedua, KPAI sangat prihatin dengan tingginya angka perebutan kuasa asuh sebagai dampak perceraian pasangan kawin di Indonesia. Dari 600 pengaduan langsung yang diterima KPAI saja, 42 persen tentang perebutan kuasa asuh anak hasil pasangan cerai. Hal ini terjadinya karena putusan pengadilan/ pengadilan agama tidak bisa/sulit ’’diekseskusi”. Akibatnya anak terombang-ambing dalam perebutan orang tua, dan menjadi salah satu penyebab kekerasan terhadap anak, termasuk kasus-kasus penculikan anak yang muncul beberapa waktu ini. f

Hadi Supeno
Ketua KPAI

Dari artikel di atas dapat di lihat bahwa perlakuan atas setiap bangsa Indonesia sangat tidak adil, penegakan hokum di Indonesia juga sangat tidak adil, banyak dari penegak hokum yang sangat mementingkan uang daripada pembelaan atas apa yang benar. Sebagai penerus bangsa mari kita mulai generasi penerus bangsa yang menegakan hokum yang se adil-adilnya.

Map DotA Baru

2009-11-03T15:09:00.001+07:00

http://www4.indowebster.com/3e87764424fe752718ea8051e676ec4c.rar

silakan mbak mas om tante d dunlut

Ray Tracing

2009-11-03T14:45:00.004+07:00

Ray Tracing adalah metode untuk menghitung jalan gelombang atau partikel melalui suatu sistem. Ray Tracing atau yang dikenal dengan Ray Casting, menjelaskan hal yang terlihat dari permukaan dengan mengikuti gambaran cahaya dari sinar yang berasal dari penglihatan mata kita terhadap objek di layar. Ray Tracing adalah teknik rendering grafik tiga dimensi dengan interaksi sinar yang kompleks.

Ray tracing dilakukan dalam dua bentuk yang berbeda :

Ray Tracing (physics), yang digunakan untuk menganalisis sistem optik.
Ray Tracing (graphics), yang digunakan untuk generasi gambar 3D.

Ray Tracing (physics)

Dalam fisika, ray tracing adalah metode untuk menghitung jalan gelombang atau partikel melalui suatu sistem dengan berbagai propagasi daerah kecepatan, penyerapan karakteristik, dan mencerminkan permukaan. Dalam keadaan ini, permukaan gelombang dapat menekuk, mengubah arah, atau mencerminkan permukaan, dengan analisis yang rumit. Ray tracing memecahkan masalah dengan mempercepat idealisasi berkas sempit secara berulang-ulang yang disebut dengan ray yang melalui suatu medium dengan sejumlah diskrit. Masalah sederhana dapat dianalisis dengan menyebarkan beberapa sinar dengan menggunakan matematika sederhana. Analisis yang lebih detailnya dapat dilakukan dengan menggunakan komputer untuk menyebarkan banyak sinar.

Teknik

Ray tracing bekerja dengan mengasumsikan bahwa partikel atau gelombang dapat dimodelkan sebagai sejumlah besar berkas sinar yang sangat sempit, dan bahwa ada beberapa sinar yang melewati batas jarak seperti sinar yang bertempat datar. Sinar pelacak akan mepercepat sinar yang melewati jarak ini, dan kemudian menggunakan daerah turunan dari medium untuk menghitung arah sinar baru. Dari lokasi ini, sinar yang baru akan dikirim keluar dan proses akan diulang sampai jalan yang lengkap dihasilkan. Jika simulasinya mencakup benda padat, sinar dapat diuji pada persimpangan dengan setiap langkahnya, melakukan penyesuaian pada arah sinar jika ditemukan adanya suatu tabrakan. Properti lain dari sinar dapat diubah sebagai pencepatan simulasi juga., seperti intensitas, panjang gelombang, atau polarisasi.

Contoh kegunaan Ray Tracing (physics) ada pada sinyal radio, samudra akustik, dan desain optis.

Ray Tracing (graphics)

Dalam grafik komputer, ray tracing adalah teknik untuk menghasilkan sebuah gambar dengan menelusuri jalan cahaya melalui pixel dalam gambar pesawat. Teknik ini mampu menghasilkan tingkat ketajaman gambar yang sangat tinggi – biasanya lebih tinggi dari pada metode tipe scanline rendering, tetapi pada biaya komputasi yang lebih besar. Hal ini membuat ray tracing paling cocok untuk aplikasi di mana gambar dapat di-render perlahan terlebih dahulu, seperti pada gambar diam dan film dan special effects televisi, dan kurang lebih cocok untuk real-time aplikasi seperti game komputer, di mana kecepatan sangat penting. Ray tracing mampu mensimulasikan berbagai efek optis, seperti refleksi dan pembiasan penyebaran, dan aberasi kromatik.

gambar : (http://www.codermind.com/files/raytracer/ray-tracing-thumbnails.jpg)

Ray tracing telah digunakan dalam lingkungan produksi untuk off-line rendering selama beberapa dekade sekarang – yaitu rendering yang tidak perlu menyelesaikan seluruh adegan dalam waktu kurang dari beberapa milidetik. Tentu saja kita tidak boleh men-generalisasi dan membiarkan pengguna mengetahui bahwa beberapa implementasi raytracer telah mampu menekan tanda “interaktif”. Sekarang juga disebut “real-time ray tracing”, yaitu bidang yang sangat aktif sekarang, karena sudah dianggap sebagai hal yang besar bahwa akselerator 3D perlu dipercepat. Raytracer sungguh menyukai daerah-daerah yang kualitas refleksinya penting. Banyak efek yang tampaknya sulit dicapai dengan teknik lain yang sangat alami menggunakan raytracer : refleksi, pembiasan, kedalaman bidang, tingginya tingkat kualitas bayangan. Tentunya hal tersebut tidak selalu berarti bahwa raytracer cepat.

Referensi :

http://www.binus.ac.id/thesisabstracts/files/lbm2002-0072%20Abstrak.pdf

http://en.wikipedia.org/wiki/Ray_tracing

http://www.codermind.com/articles/Raytracer-in-C++-Introduction-What-is-ray-tracing.html

kelompok :
1. Gilang Bintang Kasih
2. Glen Rynaldi
3. Elang Deden Eka Herlana
4. Wahyu Prasetyo

Donlot naruto 469 Pengakuan Sakura

2009-11-02T22:31:00.003+07:00

yha memang saia gag nampilin dunlut dari yg dlu2 bis kan bnyak jadi tampilin yg baru ajha hhe silakan di dunlut http://www.mediafire.com/file/qkteyhzt2wn/idmanga.uni.cc_naruto_469_indo.zip

d sini menceritakan sakura yang memberitahukan bahwa ia sudah tidak suka dengan sasuke lagi nah hayu gmn yha

Donlot Map DotA

2009-04-23T20:25:00.003+07:00

Sepertinya game yang paling buming sekarang adalah DotA. Klo tmend2 aghanim gtw sedikit keterlaluan karena waktu saya SMP game ini sudah sangat terkelnal entah bagaimana game ini. Mungkin karena saad bermain menggunakan equip yang berbeda akan berpengaruh pada saat bermain

nha nh aq kasih donlot untuk map DotA untuk yang AI+ dan yg biasa

DotA_Allstars_6.59_AIplus_1.52_Revision_AWESOME

DotAAllstarsv6.59c.w3x

DotA Allstars v6.59d

jangan lupa klo ad pertanyaan dll di
jackspyzer@yahoo.com hhi

Naruto Chapter Baru(444 indo)

2009-04-20T21:12:00.005+07:00

nha nh buat para anime lover khususnya naruto boleh di donlot chapter 444nya omh
sedikit cerita : naruto yg telah ngalahin pein nyamperin nagato dan conan yang sedang bersembunyi nha loh dha ktemu nh sekarang ap yha bakal d lakuin naruto sekilas chi pasti keren so harus donlod okeh

donlot(indo)

nh dha pake bahsa indo lho jd ga perlu bw2 kamus hhi okeh

saran dan kritik : jackspyzer@yahoo.com atau kirim koment hhi

XP Theme's

2009-04-19T19:38:00.005+07:00

Nah yang kemaren2 kan udha tuh trik buat bkin xp mrip kaya vista sekarang themnya nh w bagi2in nh themnya cuma yang saia punya jd klo cuma dkit mgkin kalian bs share okeh teman2

link them bs d donlot link di bawah ini

www.box.net/shared/2vfq3o6n8l

sedikit tambahan karena banyak yg tanya gmn c cara makenya om

yha ptama harus d donod dlo klo udha d extract k tempat yg di inginkan abis itu udha dhe d liat satu2 dengan d buka okeh buat yg req thanks yha atas saranya hhi

klo ad pertanyan bs d email ke

jackspyzer@yahoo.com

ato d coment aj okeh

I Wana be The Guy

2009-04-10T13:43:00.003+07:00

Apa nih??
Penasaran??

pertama saia denger katanya game nh susah tapi saat saia liad demonya ah ga susah2 banget kog cuma game mode mario doang, eh pas saia mulai maenin susah banget bener2 gila maenin gtuan mungkin teman2 aghanim yang tekun yang bisa bertahan maenin game ini. teman2 aghanim bisa search d google tulis ajha "I WANA BE THE GUY" (Tanpa tanda petik) tapi klo males bisa donlot di sini okeh klo ada sedikit kesulitan ato pertanyaan silakan post coment ato kirim ke
jackspyzer@yahoo.com

Membuat XP Jadi Vista

2009-04-02T09:31:00.004+07:00

nha sekarang cuma mau buat tampilan xp kaya vista, hayo mas2 ma mbak2 yang suka ma tampilan vista tapi gag mampu beli yud coba ajha tips beriku okehyang paling pertama sih di saranin harus pake windows crystal to yang sejenis gt eh jangan lupa beli yangasli klo ga mampu ga usah d paksa hhe(carmuk dkit padahal masih pake yang paslu eh palsu, jgn blg2 yha sob^^)

lanjut yang kita mesti dilakuin adalah
buka regedit dengan Start>run>regedit trus Masuk Ke : HKCU\Control Panel\Desktop\WindowMetrics nha lalu Klik Kanan > New > String Value Dan Berilah Nilai -255.
sekarang restar pasti tampilannya kaya vista taskbarnya jadi kecil2 gt kan???

nha klo ada pertanyaan boleh di sambit ke
jackspyzer@yahoo.com

Menetahui Banyaknya Proses Pada Komputer

2009-03-28T18:53:00.004+07:00

Nha nh kami mau kasih sedikit dasar pemrograman tentang mengetahui jumlah proses yang ada pada task manager. Walau program ini sedikit sederhana tapi apabila dikembangkan, pasti mantap..
Ok deh.. Kalo kebanyakan curhat nti gag slese-slese kan, kita mulai pertama yang harus disiapkan adalah program visual basic setelah itu pilih standar.EXE klo udah sediakan satu command button yang tukisannya terserah kreasi anda....
nha klo udha salin atau copas dhe code di bawah di dalam general ini otreee...
Option Explicit
Private Type SYSTEM_INFO
dwOemID As Long
dwPageSize As Long
lpMinimumApplicationAddress As Long
lpMaximumApplicationAddress As Long
dwActiveProcessorMask As Long
dwNumberOrfProcessors As Long
dwProcessorType As Long
dwAllocationGranularity As Long
dwReserved As Long
End Type
Private Declare Sub GetSystemInfo Lib "kernel32" (lpSystemInfo As
SYSTEM_INFO)

setelah itu pada command button copas juga code di bawah nh
Private Sub Command1_Click()
Dim SI As SYSTEM_INFO
GetSystemInfo SI
MsgBox SI.dwNumberOrfProcessors
End Sub

nha klo udha pasti akan muncul berapa program yag sedang runing pada komputer

ini hanya program sederhana jadi pengembangannya diserahkan pada end user yaitu anda-anda sekalian jangan lupa hinaan dan omelan di tunggu di
jackspyzer@yahoo.com

by:Gilang a.k.a aqua^^

Main Game PS di Computer

2009-03-27T06:13:00.003+07:00

Pasti sebagian orang udah pernah denger kalo kita bisa mainin game PS di komputer... Pasti sudah banyak yang tau caranya... Maka tulisan ini ditujukan kepada temen2 yang gag tau,, atau malah tau tapi bingung sama konfigurasinya...
Q: Apa kita butuh mesin tambahan mas???
A: Oh..Tentu tidak... kia hanya perlu menginstall software khusus saja...

Nah cara kerja softwarenya adalah membuat lingkungan komputer menjadi sama dengan console PS nya sendiri...biasanya software yang kerjanya seperti ini disebut "Emulator"...
Nah untuk saat ini game PS yang bisa di maenin adalah PSone, PSx, PS2...
trus PS3???... untuk saat ini blom,, tapi nanti mungkin ada...

Nah biasanya banyak temen2 yang udah download ,, tapi gag tau konfigurasinya.. Disini akan kami bahas tuntas mengenai konfigurasi...

o iya... sebelum mendownload software nya,, ada baiknya temen2 udah punya cd PS yang mau dimainin... kalo belum,, bisa download file iso (file image cd),, anggap aja iso itu digital cd...
Download disini

1. http://www.coolrom.com
2. http://www.nitrorom.com
3. http://www.romulation.net

atau kalo mau ilegal coba download pake torrent... Apa sih torrent itu???
mau tau soal torrent liat Di Sini
Nah kalo mau coba download torrent,, downloadnya Di sini

Oke kalo mau download emulatornya,, klik Di sini link yang saya kasih sudah lengkap dengan bios dan plug in terbaru...

Oke setelah temen2 download file tersebut,, didalamnya ada emulator PSx dan PS2...

Pertama2 setting PSx (di file yang saya kasih namanya epsxe 160)..
Jalankan ePSXe.exe nya... pilih menu config...
ikuti langkah ini:
-. Wizard Guide
-. >>config
-. Pilih bios scph 1001 - USA (recommended) >> Next
-. Untuk video,, pilih Pete's OpenGL Driver 1.75 >> Next
-. Untuk Sound pilih ePSXe SPU core 1.5.2 >> Next
-. Untuk Cdrom pilih ePSXe CDR WNT/W2K core 1.5.2 >> Next
-. Nah untuk controller,, bisa kamu setting sesuai kemauan kamu >> Next
-. Done
Nah untuk memainkan game PSx dari Cd,, pilih file>>Run CDROM
Untuk memainkan game PSx dari file iso yang sudah kamu download,, pilih file>>Run ISO
ePSXe 160 siap dimainkan...

Selanjutnya untuk PS2
setting: (pilih menu Config
-. Graphic setting sesuai kemauan kamu,, (tergantung komputer kamu)
-. Sound pilih P.E.Op.S SPU 1.90
-. Controller pilih SSSPSX PAD Plugin Pressure Mod 1.6.0
-. Cdvdrom pilih Gigaherz's CDVD plugin 0.7.0
-. Selanjutnya pilih DEV9 null Driver 0.3.0
-. Untuk USB pilih QEMU USB Driver by Gigaherz 0.1.0
-. FireWire pilih FW null Driver 0.4.0
-. jangan lupa masukkan bios USA v02 00(14/06/2004) Console
Setting di atas untuk memainkan game dari cd,,
untuk memainkan dari ISO,, Masuk config,, untuk Cdvdrom pilih Linuzappz Iso Cdvd 0.6.0

Mudah kan...
Selamat mencoba..
Kalo ada kesulitan dalam setting.. atau ada kesalahan dalam setting,, komen saya...

Bikind kalender sederhana dengan VB

2009-03-25T17:38:00.000+07:00

Yha walau dha ribuan manusia yang bisa bkind hal nh saia Cuma bagi-bagi pengetahuan baru saia jadi mohon kol ad yang salah di kasih ceramahannya yha. Yuqz qita mulai pertama yang anda lakukan harus punya program VB(Visual Basic), nha klo gag punya pinjem tetangga, klo gag punya lagi yhaudah bli donk gag modal amat hhe LOL

Q: tunggu om Visual basic apha chi??
A: okeh2 Visual Basic adalah interface dari bahasa pemprograman BASIC
Lanjut, nha yanh diperluin dalam bikind kalender pake VB adalah

Bikind 5 control table yang tampilannya kaya di atas

Nha klo udha tambahin dhe satu control timer dha blum??
Next copy script di bawah atau klo rajin yha di catet hhe(di dalam control timer)
Private Sub timDisplay_Timer()
Dim Today As Variant
Today = Now
lblDay.Caption = Format(Today, "dddd")
lblMonth.Caption = Format(Today, "mmmm")
lblYear.Caption = Format(Today, "yyyy")
lblNumber.Caption = Format(Today, "d")
lblTime.Caption = Format(Today, "h:mm:ss ampm")
End Sub

Klo butuh penjelasan cukup di komnt klo malu e-mail di
jackspyzer@yahoo.com
selamat mengerjakan^^v

KRIPTOGRAFI

2009-03-24T21:32:00.000+07:00

Kemajuan teknologi di bidang komputer memungkinkan ribuan orang dan komputer di seluruh duniaterhubung dalam satu dunia maya yang dikenal sebagai cyberspace atau Internet. Begitu juga ratusan organisasi seperti perusahaan, lembaga negara, lembaga keuangan, militer dan sebagainya.Tetapi sayangnya, kemajuan teknologi selalu diikuti dengan sisi buruk dari teknologi itu sendiri. Salah satunyaadalah rawannya keamanan data sehingga menimbulkan tantangan dan tuntutan akan tersedianya suatusistem pengamanan data yang sama canggihnya dengan kemajuan teknologi komputer itu sendiri. Ini adalah latar belakang berkembangnya sistem keamanan data untuk melindungi data yang ditransmisikan melalui suatu jaringan komunikasi.

Ada beberapa cara melakukan pengamanan data yang melalui suatu saluran, salah satu diantaranya adalah kriptografi. Dalam kriptografi, data yang dikirimkan melalui jaringan akan disamarkan sedemikian rupa sehingga kalaupun data itu bisa dibaca maka tidak bisa dimengerti oleh pihak yang tidak berhak. Data yang akan dikirimkan dan belum mengalami penyandian dikenal dengan isitilah plaintext, dan setelah disamarkan dengan suatu cara penyandian, maka plaintext ini akan berubah menjadi ciphertext.

Kriptografi mempunyai sejarah yang panjang, mulai dari kriptografi Caesar yang berkembang pada zaman sebelum Masehi sampai kriptografi modern yang digunakan dalam komunikasi antar komputer di abad 20. Kata kriptografi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu kryptós yang berarti tersembunyi, dan gráphein yang berarti menulis. Jadi Kriptografi berarti penulisan rahasia. Ada dua cara yang paling dasar pada kriptografi klasik. Yang pertama adalah transposisi.

Transposisi adalah mengubah susunan huruf pada plaintext sehingga urutannya berubah. Contoh yang paling sederhana adalah mengubah suatu kalimat dengan menuliskan setiap kata secara terbalik.

Cara kedua adalah cara substitusi yaitu setiap huruf pada plaintext akan digantikan dengan huruf lain berdasarkan suatu cara atau rumus tertentu.
Ada dua macam substitusi yaitu polyalphabetic substitution cipher dan monoalphabetic substitution cipher. Pada polyalphabetic substitution cipher, enkripsi terhadap satu huruf yang sama bisa menghasilkan huruf yang berbeda sehingga lebih sulit untuk menemukan pola enkripsinya.
Pada monoalphabetic substitution cipher maka satu huruf tertentu pasti akan berubah menjadi huruf tertentu yang lain, sehingga pola enkripsinya lebih mudah diketahui, karena satu huruf pada ciphertext pasti merepresentasikan satu huruf pada plaintext.

Salah satu contoh cara substitusi adalah dengan dengan pergeseran huruf. Kita lihat pada gambar 4, urutan abjad ABCD…….Z bisa digeser sebanyak 1 huruf sehingga huruf A akan menjadi B, B akan menjadi C dan seterusnya. Pergeserannya bisa dibuat lebih banyak yaitu 2 huruf sehingga huruf A akan menjadi C, B akan menjadi D dan seterusnya. Pergeseran bisa lebih banyak lagi tergantung bagaimana kita merumuskannya. Cara pergeseran ini termasuk monoalphabetic substitution cipher di mana satu huruf pasti akan berubah menjadi huruf tertentu yang lain. Karena relasi antara huruf plaintext dan huruf ciphertext satu-satu, yang artinya suatu huruf plaintext pasti menjadi suatu huruf ciphertext tertentu, maka cara monoalphabetic substitution cipher sangat mudah dipecahkan.

Pada masa itu, sekitar tahun 1500-an atau 1600-an, kriptografi klasik seperti ini dianggap sudah cukup aman, karena belum banyak orang yang bisa menulis atau membaca. Kriptografi dilakukan terhadap huruf-huruf yang membentuk plaintext, mengubahnya dalam huruf lain kemudian dikirimkan ke pada penerimanya. Penerima harus mengetahui cara menyamarkan berita agar bisa mendapatkan berita aslinya kembali.

Artikel tentang kriptografi klasik ini dibuat sebagai pengenalan terhadap kriptografi yang akan dipublikasikan pada artikel berikutnya yaitu kriptografi modern. Kriptografi modern banyak digunakan dalam pengiriman informasi melalui Internet. Kriptografi modern berkembang bersamaan dengan berkembangnya teknologi komputer dan teknologi jaringan.

Seperti sudah dikatakan sebelumnya, pada kriptografi klasik, dua cara digunakan yaitu transposisi dan substitusi. Pada kriptografi modern, digunakan algoritma matematika yang juga pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya transposisi dan substitusi pada plaintext sama seperti pada kriptografi klasik.. Hanya bedanya, transposisi dan substitusi huruf pada kriptografi modern dilakukan dengan bantuan komputer menggunakan algoritma matematika yang cukup rumit. Prinsip dasar dari kedua kriptografi sama yaitu melakukan transposisi dan substitusi pada huruf-huruf plaintextnya untuk menghasilkan suatu ciphertext.

Kriptografi Caesar

Salah satu kriptografi yang paling tua dan paling sederhana adalah kriptogtafi Caesar [KAHN96].
Menurut sejarah, ini adalah cara Julius Caesar mengirimkan surat cinta kepada kekasihnya Cleopatra.
Dalam kriptografi Caesar, maka setiap huruf akan dituliskan dalam huruf lain hasil pergeseran 3 buah huruf. Kriptografi Caesar ini adalah kriptografi substitusi karena setiap huruf akan digantikan huruf lain.
Sebagai contoh, huruf A akan digeser 3 huruf menjadi huruf D, B akan digeser 3 huruf menjadi E, J akan digeser menjadi M, O akan menjadi R dan seterusnya. Pergeseran ini juga berputar kembali ke awal abjad sehingga sesudah huruf Z diikuti kembali oleh huruf A. Kriptografi Caesar ini dikenal sebagai monoalphabetic substitution cipher karena satu huruf tertentu pasti akan berubah menjadi huruf tertentu yang lain.

Perubahan pada kriptografi Caesar bisa dituliskan sebagai berikut:
Jika Caesar akan menuliskan kalimat ‘I LOVE YOU’ maka akan dituliskan dalam kalimat ‘L ORYH

BRX‘.

Jika kita memberi nomor ke pada huruf-huruf abjad dan kita mulai dengan huruf A=0, B=1, C=2 dstnya

sampai dengan Z=25, maka kriptografi Caesar memenuhi rumus

C = (P + 3)

mod 26,

di mana C adalah nomor abjad ciphertext, P adalah nomor abjad plaintext .

Dan dekripsinya adalah

P = (C – 3)

mod 26.

Kripotogtafi Caesar ini kemudian berkembang di mana pergeseran tidak hanya 3 huruf tetapi ditentukan oleh suatu kunci yang adalah suatu huruf. Huruf ini yang menentukan pergeseran dari huruf pada plaintext. Jika kunci adalah A maka pergeseran adalah 0, B pergeseran adalah 1, C 2 dan seterusnya.

Rumus di atas tetap berlaku tetapi pergeseran huruf ditentukan oleh nilai pergeseran k dan bisa berubah-ubah sesuai kunci yang digunakan.

Ada dua macam substitusi pada kriptografi klasik yaitu polyalphabetic substitution cipher dan monoalphabetic substitution cipher. Pada polyalphabetic substitution cipher, enkripsi terhadap satu huruf yang sama bisa menghasilkan huruf yang berbeda sehingga lebih sulit untuk menemukan pola enkripsinya, contohnya pada kriptografi Vigenere yang akan diterangkan kemudian.
Pada monoalphabetic substitution cipher maka satu huruf tertentu pasti akan berubah menjadi huruf tertentu yang lain, sehingga pola enkripsinya lebih mudah diketahui, karena satu huruf pada ciphertext pasti merepresentasikan satu huruf pada plaintext. Contoh monoalphabetic subsitution cipher adalah kriptografi Caesar.

Salah satu cara untuk bisa memecahkan penyandian dengan cara monoalphabetic subsitution cipher adalah dengan melakukan analisa frekwensi munculnya huruf dalam suatu bahasa. Berapa sering suatu huruf muncul dalam suatu bahasa tertentu bisa memberi petunjuk huruf-huruf yang muncul pada ciphertext asal diketahui plaintext yang digunakan berbahasa apa. Agar diperoleh pendekatan yang maksimal, maka sebaiknya dilakukan terhadap ciphertext yang cukup panjang, karena jika plaintextnya terlalu pendek, maka tingkat ketelitiannya akan menjadi rendah.

Di bawah ini dilakukan analisa terhadap kemungkinan munculnya huruf dalam bahasa Indonesia. Dari 1000000 (satu juta) karakter, maka huruf ‘A’ menduduki peringkat tertinggi yaitu di atas 19%, huruf ‘N’ menduduki peringkat kedua yaitu sekitar 10% dan huruf ‘I’ menduduki peringkat selanjutnya yaitu 8%.
Jika kita melakukan kriptografi sustitusi dengan cara monoalphabetic substitution cipher, maka satu karakter dari ciphertext merepresentasikan satu huruf dari plaintext. Jika diketahui bahwa plaintextnya bahasa Indonesia dan dilakukan analisa frekwensi munculnya huruf terhadap ciphertext tersebut, maka prosentasi munculnya suatu huruf pada ciphertext akan mendekati prosentasi muculnya huruf yang diwakilinya dalam plaintext. Sehingga jika, pada ciphertext, huruf ‘D’ mendekati 19%, maka akan sangat mungkin bahwa huruf ‘D’ adalah huruf ‘A’, begitu juga dengan huruf-huruf lainnya.

Kriptografi Vigenere

Pada kriptografi Caesar pergeseran akan sama pada seluruh pesan. Jika kunci yang digunakan adalah huruf E, maka setiap huruf pada pesan akan bergeser 4 huruf. Begitu juga bila digunakan kunci-kunci lainnya. Pada kriptografi Vigenere, plaintext akan dienkripsi dengan pergeseran huruf seperti pada kriptografi Caesar tetapi setiap huruf di dalam plaintext akan mengalami pergeseran yang berbeda [Sta03].
Kunci pada kriptografi Vigenere adalah sebuah kata bukan sebuah huruf. Kata kunci ini akan dibuat berulang sepanjang plaintext, sehingga jumlah huruf pada kunci akan sama dengan jumlah huruf pada plaintext. Pergeseran setiap huruf pada plaintext akan ditentukan oleh huruf pada kunci yang mempunyai posisi yang sama dengan huruf pada plaintext.
Kriptografi Vigenere ini dikenal sebagai polyalphabetic substitution cipher, karena enkripsi terhadap satu huruf yang sama bisa menghasilkan huruf yang berbeda.
Pergeseran setiap huruf pada plaintext ditentukan oleh huruf pada posisi yang sama dan
pergeseran ini ditentukan oleh tabel yang sama dengan tabel pada kriptografi Caesar.

Rumus kriptografi Caesar tetap berlaku pada kriptografi Vigenere, baik pada enkripsi maupun dekripsi:

C=E(P)=(P+k)

mod26

P=D(C)=(C−k)

mod26

di mana P adalah plaintext, C adalah ciphertext, k adalah pergeseran huruf sesuai dengan huruf pada posisi huruf pada plaintext.

Sebagai contoh, jika plaintext adalah INI PESAN RAHASIA, maka jika kita gunakan kunci kata BESOK, maka kunci ini akan diulang sama panjang dengan plaintext. Setiap huruf pada kata BESOK mempunyai pergeseran yang berbeda, sehingga setiap huruf akan mengalami pergeseran yang berbeda. Huruf yang sama bisa menghasilkan cipher yang berbeda.

Ada cara lain untuk melakukan kriptografi Vigenere yaitu dengan menuliskan abjad berurutan dari A sampai dengan Z, kemudian kata kuncinya dituliskan secara vertikal di bawah huruf A. Setiap huruf dari kata kunci ini kemudian dilengkapi dengan abjad selanjutnya dalam urutan alfabet dan setelah huruf Z kembali lagi ke huruf A,B dan seterusnya. Untuk melakukan enkripsi terhadap suatu pesan, maka cari posisi setiap huruf pada plaintext pada baris paling atas, kemudian cari huruf pada lokasi yang sama di baris bawahnya.
Huruf pertama diubah dengan huruf yang ada pada posisi yang sama pada baris ke dua atau baris dari huruf pertama pada kata kunci.
Huruf ke dua pada plaintext dikonversi dengan huruf pada posisi yang sama pada baris selanjutnya.
Huruf ketiga dikonversi dengan baris ke tiga dan seterusnya. Jika semua baris sudah terpakai maka kembali ke baris paling atas dari kata kunci, sampai semua huruf pada plaintext dienkripsi.

Cara lain untuk melakukan kriptografi Vigenere adalah dengan menggunakan tabula recta sebagai berikut : Baris paling atas adalah alfabet dari A sampai dengan Z. Di baris ke dua, tuliskan alfabet mulai dengan B sampai dengan Z kemudian kembali ke A. Di baris bawahnya C diikuti alfabet selanjutnya sampai dengan Z dan kembali lagi ke A. Sampai huruf Z. Cara penulisan ini dikenal sebagai tabula recta. Kemudian enkripsi dilakukan sama dengan enkripsi menggunakan Table 4. Huruf-huruf pada kata kunci sebagai huruf pertama pada baris-baris pada tabula recta dan huruf-huruf pada plaintext dicari di baris pertama tabula recta.

Penggunaan lebih dari satu huruf dalam suatu enkripsi ini yang membuat kriptografi Vigenere disebut polyalphabetic cipher. Keuntungan dari kriptografi polyalphabetic cipher adalah sulitnya melakukan analisa frekwensi (frequency analysis) terhadap munculnya suatu huruf dalam ciphertext. Analisa frekwensi adalah suatu cara untuk melakukan cryptanalysis terhadap suatu ciphertext dengan menghitung berapa sering suatu huruf muncul pada ciphertext tersebut dengan memperbandingkan dengan berapa sering suatu huruf muncul dalam pesan atau tulisan normal. Contohnya jika huruf P sering muncul pada suatu ciphertext dalam bahasa Inggeris, huruf P ini sangat mungkin adalah huruf E, karena huruf E adalah huruf yang paling sering digunakan dalam tulisan-tulisan bahasa Inggeris.
Analisa frekwensi ini sulit dilakukan dalam kriptografi Vigenere karena satu huruf tertentu pada plaintext bisa berubah menjadi beberapa huruf-huruf lain pada ciphertext tergantung pada kata kuncinya, sehingga frekwensi suatu huruf yang muncul pada ciphertext tidak merepresentasikan suatu huruf pada plaintext. Kriptografi Vigenere ini bukan yang terbaik yang dihasilkan oleh Vigenere. Dia mengembangkan kriptografi lain yang dikenal sebagai kriptografi Autokey yang konon lebih handal dari pada kriptografi Vigenere, tetapi nama Vigenere sudah terlanjur melekat pada kriptografi sebelumnya. Sampai dengan kurun waktu 300 tahun, kedua kriptografi ini dianggap ‘unbreakable’, tetapi pada pertengahan abad 19, Charles Babbage dan Friedrich Kasiski secara terpisah mampu memecahkan cara penyandian ini.

Kriptografi Autokey

Kriptografi Autokey adalah pengembangan dari kriprografi Caesar dan Vigenere. Cara melakukan enkripsi sama dengan kedua kriptografi sebelumnya. Pada kriptografi Autokey juga digunakan sebuah kata sebagai kunci. Kunci ini kemudian diikuti dengan plaintext sehingga membentuk huruf-huruf yang sama panjang dengan plaintext. Urutan huruf-huruf ini yang akan digunakan sebagai kunci pada saat enkripsi.

Rumus yang berlaku untuk kriptografi Autokey sama dengan untuk Caesar dan Vigenere.

C=E(P)=(P+k)

mod26

P=D(C)=(C−k)

mod26

Contoh, jika plaintext adalah INI PESAN RAHASIA, maka jika kita gunakan kunci kata BESOK, maka kata BESOK akan disisipkan di depan plaintext INI PESAN RAHASIA. Kemudian enkripsi dilakukan sama dengan enkripsi Caesar dan Vigenere.

Kriptografi Reverse

Ini adalah contoh kriptografi klasik yang menggunakan transposisi yaitu mengganti satu huruf dengan huruf lain. Ini contoh yang paling sederhana dari transposisi yaitu mengubah suatu kalimat dengan menuliskan setiap kata secara terbalik.

Kriptografi Kolom

Pada kriptografi kolom (column cipher), plaintext disusun dalam kelompok huruf yang terdiri dari beberapa huruf. Kemudian huruf-huruf dalam kelompok ini dituliskan kembali kolom per kolom, dengan urutan kolom yang bisa berubah-ubah.

Kriptografi One-Time Pad

One-Time Pad adalah kriptografi yang merupakan perbaikan terhadap kriptografi Caesar. One-Time Pad menggunakan kunci yang mempunyai panjang sama dengan plaintext dan kunci ini hanya digunakan 1 kali. Karena itu, cara enkripsi ini dikenal sebagai One-Time Pad dan kriptografi ini tidak bisa dipecahkan karena kunci hanya digunakan satu kali sehingga tidak ada suatu pola tertentu.
Satu-satunya cara melakukan dekripsi adalah dengan mengetahui kunci yang digunakan.
Enkripsi dilakukan dengan cara sama dengan enkripsi Caesar, tetapi karena panjang kunci sama dengan plaintext, maka setiap huruf pada plaintext akan mengalami pergeseran yang berbeda.
Memang One-Time Pad adalah kriptografi yang tidak pernah bisa dipecahkan. Kunci hanya bisa digunakan sekali dan harus mempunyai panjang yang sama dengan plaintextnya. One-Time Pad ini biasanya digunakan dalam situasi yang kritis. Biasanya keputusan-keputusan militer seperti peluncuran peluru kendali nuklir di era perang dingin. Sampai sekarang One-Time Pad ini masih digunakan oleh kedutaan-kedutaan besar untuk pengiriman berita diplomatik.

Pada awalnya mengenkripsi digunakan oleh para raja-raja untuk mengirim pesan kepada para bawahan agar pesan tersebu tidak dapat dibaca oleh sang pengantar maka itu pesan itu harus diatur sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk pesan yang berbeda. Contoh yang paling sederhana yang dapat kita ambil dari kesimpulan di atas adalah

AW D* AL AX P<>

Coba perhatikan pesan di atas, apakah anda dapat membaca pesan yang saya buat? Tentu pesan tersebut tidak dapat terbaca kalaupun terbaca tidak akan terbentuk kata-kata yang jelas.

Sekarang kita akan mencoba membacanya coba hilangkan karakter W, *, L, X.<, ?, Z, G, F, maka cob abaca ulang pesan tersebut yang terbaca adalah ADA APA SIH!

Itu adalah contoh yang paling sederhana, enkripsi yang dilakukan pada waktu masa romawi kuno. Tapi sekarang enkripsi dilakukan pada computer yang paling mudah di temukan enkripsi yang terjadi pada file virus, agar file tersebut tidak dapat terdeteksi oleh anti-virus file virus tersebut harus diubah format filenya yaitu dengan menggunakan enkripsi sehingga file virus bukan sebagai virus tetapi hanya dianggap file saja.

Bikin folder lock gag perlu pake program??

2009-03-24T21:20:00.000+07:00

Bikin folder lock gag perlu pake program??

Nah nh di kususin buat para mas ato mbak yang puna data2 penting, surat tanah(LHO!), atau video anu***** tau kan maksud saya… hehe^^v.(Lho mas kapan ceritanya nh..) iyha nh di certain kan file2 tadi yang udha di masukin mas ato mbak kan gag pengen tuh di buka ma orang kaya maling(LHO!), ato temen mbak ato mas yang gag bertanggung jawab kepada pihak yang berwajib(LHO!)
Nha… maka ntu mas ato mbak harus ikutin sedikit trik kuno yang udha ada dari jaman batu….Pertama masnya atoo mbaknya bkin contoh folder dengan klik kanan>new>new folder trus mas ato mbaknya kasih nama teserah ape aje…contoh saia foldernya namanya gilang nha pas ntuh jangan buru2 d enter tulis mantra di bawah nih

.{2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}

Jangan lupa di ikutin mantra di atas yha??

Nha abis ntuh pasti bakal kaya gni dhe??

Nha hayoo gag bisa di buka kan??

Q : Trus mas klo video ***** saia taro di tempat gituan gag aman dunk orang gag bisa di

buka??

A : Tenang ajha mas gampang kok kan tinggal di rename truss mas buka lagi dhe

Q : Trus gampang dund bukanya??

A : Yha iyha lha namnya juga ngelock tanpa program mas nh gmn chi tapi setidaknya menutupi

dari mara bahaya dari ketahuan pacar kan mas??

Q : Kode kaya gituan mank namanya apha mas??

A : Makanya masnya jangan banyak nanya mlo kaya tukang kredit(LOL^o^)

Lanjut, folder ini dapat berubah karena code yang di tambahin di belakangnya maka itu icon sekaligus fungsinya berubah Kode ID ini disebut CLSID, yang dikandung semua proyek file manager Microsoft yang terdapat COM objects khusus di dalamnya. Dimana adalah kode yang digunakan untuk mengubah ikon, nama, fungsi, dan hak akses, fungsinya adalah membuat folder recycler, recent items, briefcase, dll., yang bertanggung jawab terhadap semua behavioral instinct di Windows system files.

Beberapa fungsi code yang lainnya moga bisa bantu mas sama mbaknya

{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}="Briefcase"

{BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}="Fonts"

{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}="Network Connections"

{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}="Network Connections"

{E211B736-43FD-11D1-9EFB-0000F8757FCD}="Scanners & Cameras"

{FB0C9C8A-6C50-11D1-9F1D-0000F8757FCD}="Scanners & Cameras"

{905667aa-acd6-11d2-8080-00805f6596d2}="Scanners & Cameras"

{3F953603-1008-4f6e-A73A-04AAC7A992F1}="Scanners & Cameras"

{83bbcbf3-b28a-4919-a5aa-73027445d672}="Scanners & Cameras"

{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}="Scheduled Tasks"

{0DF44EAA-FF21-4412-828E-260A8728E7F1}="Taskbar and Start Menu"

{2559a1f0-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}="Search"

{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}="Help and Support"

{2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}="Help and Support"

{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}="Run..."

{2559a1f4-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}="Internet"

{2559a1f5-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}="E-mail"

{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524152}="Fonts"

{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}="Administrative Tools"

{01E04581-4EEE-11d0-BFE9-00AA005B4383}="Address"

{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}="History"

{7A9D77BD-5403-11d2-8785-2E0420524153}="User Accounts"

{32714800-2E5F-11d0-8B85-00AA0044F941}="For &People..."

{5464D816-CF16-4784-B9F3-75C0DB52B499}="Yahoo! Mail"

{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}="WinRAR shell extension"

{BDEADF00-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F}="Web Folders"

{F2CF5485-4E02-4f68-819C-B92DE9277049}="Links"

{416651E4-9C3C-11D9-8BDE-F66BAD1E3F3A}="PhoneBrowser"

Nha nh sumbernya dari salah satu web gag usha di sebutin pasti dha pada tau pokonya dia bahas seni hacking dan sebagainya.

Di tunggu santetnya makian dan hinaanya di

jackspyzer@yahoo.com